Pemindahan Ibu Kota RI

Pemprov Kalteng Belum Mengumumkan Lokasi Calon Perkantoran Ibu Kota RI untuk Menghindari ini

Sedangkan Camat Rakumpit Palangkaraya, William, yang dua kelurahannya masuk lokasi calon perkantoran ibu kota negara, mengatakan belum ada kabar jual

Pemprov Kalteng Belum Mengumumkan Lokasi Calon Perkantoran Ibu Kota RI untuk Menghindari ini
BPost Cetak
BPost edisi cetak Rabu (15/5/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Sedangkan Camat Rakumpit Palangkaraya, William, yang dua kelurahannya masuk lokasi calon perkantoran ibu kota negara, mengatakan belum ada kabar jual beli lahan di kawasan tersebut.

Itu karena lokasi berada di dalam hutan.

Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kawasan tersebut, William mengatakan tidak ada masalah jika jadi digunakan untuk ibu kota.

Selain masuk kawasan hutan produksi, belum ada permukiman.

"Soal RTRW itukan pusat yang atur, karena kebijakan ada pada presiden dan menteri kehutanan," ujarnya.

Hal ini dibenarkan Sekdaprov Kalteng Fahrizal Fitri.

"Kawasan itu berada di bagian luar atau pinggiran Kota Palangkaraya dan belum ada permukiman.

Baca: Sosok Pria yang Beri Hijab ke Vanessa Angel yang Dipakai Saat Sidang Kasus Prostitusi Artis

Baca: Punya Lahan Dua Hektare Lebih, Warga Palangkaraya Mengaku Tanahnya Sudah Ditawa Ri 1 Miliar

Baca: Ahok BTP, Sandiaga Uno dan AHY Masuk Kandidat Poling Calon Menteri di Kabinet Jokowi-Maruf

Baca: Suara Mantan Anak Punk Ini Mirip Ustadz Jeffry Al Buchori (Uje), Ustadz Zacky Mirza Menangis

Juga berdekatan dengan Kabupaten Katingan dan Gunung Mas.

Sudah pernah dipaparkan di tingkat pusat," katanya.

Namun Fahrizal menyatakan pihaknya belum bisa secara transparan dan detail mengumumkan lokasi yang dicadangkan karena khawatir muncul spekulan tanah.

"Kita tunggu keputusan dari pusat saja. Yang jelas lahan sudah disiapkan hingga mencapai 300 ribu hektare," ujarnya.

Rektor Universitas Palangkaraya (UPR) Dr Andrie Elia SE MS, yang juga masuk tim daerah, menegaskan lahan yang disiapkan bukan milik masyarakat.

Lahan milik pemkab dan pemko sehingga tidak perlu ada ganti rugi lahan ketika pemerintah pusat membangun perkantoran di wilayah tersebut.

"Lahannya bebas dari ganti rugi itu sudah dilakukan pengkajian," ujarnya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved