Pemilu 2019

Ucapan dr Ani Hasibuan Terkait 583 Petugas KPPS Meninggal Bikin Heboh, IDI: Publik Bisa Melaporkan

Pernyataan Dokter Ani Hasibuan terkait banyak petugas KPPS pada Pemilu 2019 meningal dunia di salah satu televisi swasta memicu kontroversi

Ucapan dr Ani Hasibuan Terkait 583 Petugas KPPS Meninggal Bikin Heboh, IDI: Publik Bisa Melaporkan
KOMPAS.com/JESSI CARINA
Salah seorang dokter syaraf, Ani Hasibuan, mengadukan masalah banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas, kepada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/5/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pernyataan Dokter Ahli Syaraf, Ani Hasibuan terkait banyak petugas Kelompok Panitia Pemunggutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019 meningal dunia di salah satu televisi swasta, beberapa waktu lalu memicu kontroversi publik, khususnya di media sosial.

Sementara itu Ketua Dewan Penasehat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prijo Sidipratomo mengatakan, publik dapat melaporkan Dokter Ani Hasibuan ke pihaknya apabila pernyataan dia dinilai membuat publik menjadi ragu terhadap sebuah proses medis.

“Kalau ada sesuatu yang tidak pas menurut masyarakat, masyarakat boleh melaporkan kepada MKEK. Apakah yang menjadi ucapan, tindakan, melanggar atau tidak,” ujar Prijo saat dijumpai di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (15/5/2019).

“Itu nanti MKEK akan melakukan klarifikasi untuk hal itu dengan memanggil yang bersangkutan, bertanya kepada yang bersangkutan. Kami punya SOP-nya untuk itu,” lanjut dia.

Prijo menjelaskan, dalam kode etik kedokteran, terdapat empat kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang dokter, yakni kewajiban terhadap umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap rekan sejawat, dan kewajiban terhadap diri sendiri.

Baca: 583 Petugas KPPS Meninggal Mendadak di Pemilu 2019, IDI: Kelelahan Bukan Penyebab Utama Kematian

Baca: Ketua KPPS Ini Sebut Penyebab Banyaknya Petugas TPS Meninggal, Kurang Tidur, Dehidrasi & Stres

Baca: Mulan Jameela Sebut Soal Kopi Sianida Saat Istri Ahmad Dhani Komentari Petugas KPPS Meninggal Dunia

MKEK hanya berwenang soal tiga kewajiban terakhir. Sementara, untuk kewajiban pertama, publik lah yang dinilai memiliki wewenang melaporkan.

“Kalau urusan tiga tadi, enggak usah dilapori, kita bisa ambil. Tapi kalau yang terhadap umum tadi, misalnya dia beriklan, misalnya dia mengeluarkan statement, misalnya dia ngomong sesuatu ke publik tentang sesuatu yang mestinya enggak disampaikan ke publik, itu ranahnya publik. Publik bisa melaporkan itu,” ujar Prijo.

Saat ditanya, perilaku apa yang dapat dijadikan bahan laporan publik ke MKEK IDI, Prijo merujuk pada kode etik kedokteran Indonesia bagian pertama.

Terdapat 13 pasal kode etik yang mengatur mengenai hubungan seorang dokter dengan khalayak. Jika masyarakat merasa ada seorang dokter yang diduga melanggar salah satu pasal tersebut, maka layak untuk dilaporkan ke MKEK IDI.

“Masyarakat buka saja http://www.mkekpbidi.org/ buka tentang kode etik kedokteran, bisa dibaca di situ. Publik tinggal urut saja, ada pasal-pasal kode etik kedokteran dan yang awal adalah ranah umum. Ada enggak dia melanggar itu,” ujar Prijo.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved