Mereka Bicara

Mengawal Penyelesaian Sengketa Pemilu di MK

Memperhatikan panasnya suhu politik selepas pemungutan suara pemilu tanggal 17 April 2019 yang lalu

Mengawal Penyelesaian Sengketa Pemilu di MK
TRIBUNNEWS
Dul Jaelani dan Maia Estianty usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dekat kediaman ibundanya, di Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019). (Tribunnews.com/Nurul Hanna) 

Ketiga, jual beli rekapitulasi suara (politik uang), terutama bagi partai yang tidak lolos parliamentary threshold.

Potensi PHPU 2019 akan meningkat dibandingkan Pemilu 2014. Selain itu ada potensi “banjir” permohonan PHPU pileg yang diikuti ribuan caleg dari berbagai parpol peserta Pemilu 2019, potensi PHPU pilpres pun terbuka lebar.

Apalagi, proses pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 ini. Bayangkan sebelum ini pada Pemilu 2014 sudah terdapat 903 perkara PHPU yang diajukan oleh 14 parpol dan partai lokal, 34 perkara PHPU yang diajukan perseorangan calon anggota DPD, dan 1 perkara PHPU pilpres yang diajukan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Objek Permohonan

Yang perlu diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan untuk mengajukan permohonan penyelesaian PHPU adalah objek PHPU Pilpres atau Pileg. yaitu Keputusan KPU/Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD dari parpol yang melampaui ambang batas 4 persen perolehan suara parpol secara nasional (parliamentary threshold) sesuai bunyi Pasal 414 UU Pemilu.

Demikian pula objek PHPU Pilpres adalah Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pilpres hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Disini, tak ada syarat jumlah atau persentase selisih perolehan suara antar-calon untuk mengajukan permohonan PHPU ke MK. Syarat jumlah selisih perolehan suara hanya diberlakukan untuk sengketa pilkada serentak, bukan pemilu serentak. Jadi, tidak ada pembatasan selisih hasil suara dalam pemilu serentak.

Dengan demikian alasan utama Pemohon mengajukan PHPU pileg dan pilpres yakni perolehan suara yang ditetapkan KPU memiliki banyak kekeliruan dan mengandung unsur kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif. Seperti, maraknya money politic, keterlibatan penyelenggara pemilu, dan lain-lain.

Pentingnya Dokumen Bukti

Dalam permohonan PHPU di MK pemohon berupaya meyakinkan MK bahwa jumlah perolehan suara pemohon benar dengan mengajukan sejumlah alat bukti yang sah. UU MK menentukan alat bukti yang terkuat adalah surat dalam hal ini tentu berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau dihadapan pejabat yang berwenang. Sedangkan alat bukti saksi berada di bawah alat bukti surat. Dalam kasus PHPU pilpres tim masing-masing pasangan calon kesulitan menyusun dokumen pendukung karena batas waktu yang tersedia untuk mengajukan PHPU sangat terbatas yakni 3x24 jam. Padahal data dan dokumen yang harus disortir tim hukum sangat banyak.

Pendokumentasian ini lebih baik dilakukan untuk setiap wilayah dan setiap tingkatan, misalnya tahap rekapitulasi dari TPS, kelurahan (PPS), kecamatan (PPK), kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Bukan hanya pasangan calon yang kalah saja yang perlu menyiapkan dokumen ini, tapi juga kandidat yang menang pun harus bersiap karena mereka berpotensi digugat.

Halaman
123
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved