Mereka Bicara

Mengawal Penyelesaian Sengketa Pemilu di MK

Memperhatikan panasnya suhu politik selepas pemungutan suara pemilu tanggal 17 April 2019 yang lalu

Mengawal Penyelesaian Sengketa Pemilu di MK
TRIBUNNEWS
Dul Jaelani dan Maia Estianty usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dekat kediaman ibundanya, di Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019). (Tribunnews.com/Nurul Hanna) 

Penyelesaian PHPU di MK, pihak Bawaslu juga diminta keterangan. Pentingnya keterangan Bawaslu untuk membuat terang benderangnya kasus PHPU. MK di sini bertindak sebagai Judex facti sehingga perlu acara pembuktian. Sejumlah hal yang patut diperhatikan dalam dokumentasi ini, antara lain laporan pelanggaran yang sudah diajukan tim kepada penyelenggara pemilu di berbagai daerah.

Proses PHPU di MK

Permohonan PHPU disampaikan oleh Pemohon PHPU Pileg yakni partai politik peserta pemilu. Jadi, nanti para caleg DPR, DPRD Provinsi dan Kab/Kota yang ingin mengajukan permohonan PHPU harus melalui partai politik yang mengusungnya yang berada di Pusat atau DPP nya. Tahapannya mulai proses pendaftaran permohonan, berkas permohonan diregistrasi; penentuan majelis panel. Setiap sidang panel pendahuluan terdiri dari 3 majelis hakim yang akan menangani sengketa pileg per provinsi. Nantinya, parpol peserta pemilu mengajukan permohonannya sengketa per provinsi. Selain sidang panel per provinsi, juga pemeriksaan sidang dibagi per daerah pemilihan (dapil).

Kemudian, sidang panel pemeriksaan pendahuluan, rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk menjatuhkan putusan sela, sidang pemeriksaan pembuktian, dan putusan akhir. Hasil dari pemeriksaan sidang panel akan dibahas dalam RPH (untuk menjatuhkan putusan sela).

Kalau sengketa Pemilu 2014 aturan pileg dan pilpres terpisah. Tapi sengketa Pemilu 2019 aturan pileg dan pilpres menjadi satu (kodifkasi) dan pemilunya dilaksanakan serentak.

Jangka waktu penyelesaian sidang sengketa pilpres selama 14 hari kerja sejak permohonan diregistrasi (secara lengkap).

Prinsip-prinsip Penyelesaiaan PHPU harus mengikuti standar Internasional seperti Pengaturan yang Transparan, Jelas dan Sederhana. Mekanisme yang Efektif dan Komprehensif. Bebas dan Biaya Wajar. Kerangka Hukum dan Peradilan Cepat. Hak-Hak untuk Pembelaan atau Mendengar dalam Proses Hukum. Ketepatan Waktu Penegakan Hukum dan Keputusan (Full and Timely Enforcement of Judgments and Rulings). Konsistensi dalam Penafsiran dan Penerapan Hukum Pemilu. (International IDEA: Electoral Justice, 2010).

Semoga Putusan MK sebagai penutup kemenangan dalam Pemilu 2019 membawa kedamaian dan kemajuan bagi masyarakat Indonesia. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved