B Focus Urban Life

Tujuh Hotspot Terpantau, Kalsel Waspada Kebakaran Hutan, Asapnya Sudah Masuk Ranah Politik

Sejurus kemudian, Kepala BPBD Wahyuddin melalui grup watshapp langsung koordinasi agar pemangku kebijakan di dua kabupaten itu melakukan pengecekan

Tujuh Hotspot Terpantau, Kalsel Waspada Kebakaran Hutan, Asapnya Sudah Masuk Ranah Politik
BPost Cetak
B Focus edisi cetak Senin (20/5/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Minggu (19/5) pagi hasil pantauan satelit ada tujuh titik panas (Hotspot) di Kalsel.

Dua lokasi yang terdeteksi, Kabupaten Tanahlaut dan Tapin.

Sejurus kemudian, Kepala BPBD Wahyuddin melalui grup watshapp langsung koordinasi agar pemangku kebijakan di dua kabupaten itu melakukan pengecekan hotspot.

Dua lokasi itu memang daerah yang dilaporkan titik yang rawan tingkat karhutlanya.

Lima Kabupaten kota yang rawan sementara ini, yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tapin.

Baca: Nasib Tak Terduga Video Mau Kawin Ivan Gunawan di Youtube, Adegan dengan Ayu Ting Ting Disorot

Baca: Terhenti di Top 4, Mama Lita : Aku Bisa Tinggalkan Master Chef Indonesia 2019 dengan Kepala Tegak

Baca: Cara Dapatkan Malam Lailatul Qadar, Simak Amalan Rasulullah yang Bisa Dilakukan pada Ramadhan 1440 H

Baca: Dandanan Tak Biasa Istri SBY, Ani Yudhoyono Meski Masih Sakit, Ngaku Mau Apartemen pada Aliya Rajasa

Dari data tingkat nasional, Kalsel masih masuk dalam 16 di Indonesia yang rawan kebakaran hutan dan lahan.

Kalsel perlu mewaspadai di 2019, karena dari titik hotspot sepanjang tahun 2018 silam, terjadi 946 kali kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan 727 titik panas (hotspot).

Data dari Satelit Sipongi dan KLHK, dilaporkan sebanyak 9.902 lahan gambut yang terbakar dan 88.736 hektare lahan mineral.

Wahyuddin menjelaskan, kebakaran hutan dan lahan merupakan satu bencana yang disoroti serius oleh negara karena asapnya itu mengganggu negara tetangga sehingga secara politik itu mengganggu pemerintahan.

"Karena itu banyak kementerian yang membuat program termasuk di bidang Politik hukum dan HAM termasuk didalamnya mengevaluasi dan monitoring hal ini," kata Wahyuddin.

Jika melihat dari tahun 2017, kejadian hotspot sangat minim karena hujan alias cuaca, dan pada 2018 naik, sehingga potensi ini harus diantisipasinya di 2019.

"Kemarin kami ambil ancang-ancang penetapan siaga darurat karhutla itu per 1 Mei. Namun karena masih ada hujan deras kita undur dulu ke satu Juni," kata dia.

Karena itu, perlu dibuat prediksi BMKG bahwa musim kemarau tahun ini mengalami el Neno moderat dengan puncaknya pada Agustus.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved