Pemilu 2019

Bawaslu Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi, Ini Penjelasan Terlapor

Laporan DPD PKS terkait dugaan palanggaran administrasi hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Haruyan akhirnya disidangkan

Bawaslu Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi, Ini Penjelasan Terlapor
HO/Bawaslu Banjar
Ilustrasi-Sidang Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi tahapan Pemilu 2019 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Laporan DPD PKS terkait dugaan palanggaran administrasi hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Haruyan akhirnya disidangkan pada Senin (20/5/2019) hingga Selasa (21/5/2019) dini hari.

Sidang dengan agenda penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu 2019, menghadirkan berbagai saksi. Mulai dari anggota PPK hingga komisioner KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta dari pelapor yakni PKS.

Tak hanya PPK Haruyan saja yang dilaporkan api juga KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Laporan dengan nomor 03/AP/AQ-05-PKS/V/2019 menyebutkan adanya beberapa C1 (catatan penghitungan surat suara di TPS) ganda, coret-coretan pada C1, kesalahan menuliskan angka di kolom C1, danya perbedaan jumlah suara C1 denagn DAA1.

Baca: Gelar Multaqo Ulama se Kabupaten Tabalong, MUI Harapkan Umat Bersatu

Baca: Jambret di Kupang Tapin BIkin Resah, Sayang Korban Enggan Bikin Laporan Polisi

Baca: Ulama & Habaib Madura Tutup Jembatan Suramadu Viral di Medsos Jelang 22 Mei, Ini Kata Kapolda Jatim

Politisi dari PKS Kabuapaten Hulu Sungai Tengah, Faqih Jarjani, mengaku sudah melakukan protes ke KPU Kabuapaten Hulu Sungai Tengah. Namun, justru, KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah meminta agar persoalan ini diselesaikan MK.

Menurutnya, keberatan yang dilakukan PKS tidak diakomodir baik dari PPK maupun dari KPU.

Komisioner KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Mardani, mengatakan keberatan yang diajukan PKS merupakan wewenang PPK. Apalagi, PKS protes prosedur rekapitulasi di kecamatan.

Mardani menjelaskan, rekapitulasi di kecamatan dan kabupaten memiliki pedoman dan aturan sesuai PKPU 4 Pasal 52 terkait keberatan terhadap prosedur dan selisih hasil.

Ketua Bawaslu Kabuapten Hulu Sungai Tengah, M Ahsani, mengatakan jika laporan DPD PKS teekait keberatan data yang tidak sesuai di beberapa TPS di Kecamatan Haruyan. Selain itu, keberatan PKS juga tidak diakomodir oleh PPK dan KPU.

Baca: Keluarga Ustaz Arifin Ilham Jawab Kabar Ustadz Meninggal Dunia di Pesan Berantai Whatsapp

Menurutnya, sesuai dengan Perbawaslu 8 Tahun 2018 kalau ada laporan itu maka wajib dilakukan sidang administrasi pemeriksaan para saksi.

“Kalau memang ada pelanggaran administrasi maka akan ada rekomendasi perbaikan administrasi. Hasilnya masih belum. Setelah pemeriksaan ini akan ditelaah kemudian akan keluar rekomendasi," katanya. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved