Berita Banjarbaru

Kadishut Tegaskan Perusahaan Pemegang IPPKH Wajib Rehab DAS, Segini Luasan yang Harus di Rehab

Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) berkewajiban melaksanakan Program rehab Daerah Aliran Sungai (DAS).

Kadishut Tegaskan Perusahaan Pemegang IPPKH Wajib Rehab DAS, Segini Luasan yang Harus di Rehab
Humas Dishut Kalsel
Kalsel melalui Dinas Kehutanan Kalsel meraih penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait Reklamasi Hutan dan Rehab Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU -  Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) berkewajiban melaksanakan Program rehab Daerah Aliran Sungai (DAS).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membebankan kewajiban rehabilitasi DAS kepada pemegang IPPKH sebesar luasan IPPKH yang dimiliki perusahaan ditambah 10 persen.

Kepala Dishut Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa Rehab DAS bagi pemegang IPPKH adalah wajib.
Salah satu contohnya yang selama ini tertib adalah Adaro.

Adaro cukup tertib melakukan penghijauan rehab DAS. Meski masih perlu pendampingan, namun dikatakannya PT Adaro salah satu perusahaan yang bertanggung jawab dengan kewajiban.

Baca: Penumpang Masih Sepi, GM Bandara Syamsdin Noor : Prediksi Peningkatan Penumpang H - 4 Lebaran

Baca: Kebohongan Hilda Vitria Tentang Kriss Hatta Berakhir di Pengadilan, Mantan Billy Beri Alasan

Baca: Hari Kedua PPDB SMP di Banjarbaru, Sekolah Pinggiran Minim Pendaftar

"Tak bisa dipungkiri masih ada juga perusahaan pemegang IPPKH yang tak memenuni kewajiban rehab DAS. Mudah-mudahan ke depan semua tertib aturan untuk menghijaukan daerah kita," kata Kadishut Kalsel Hanif, Senin (20/5/2019) malam.

Ya perusahaan PKP2B jPT Adaro Indonesia tidak hanya memiliki kewajiban reklamasi dan royalti semata, namun perusahaan ini juga punya tanggung jawab melaksanakan rehabilitas daerah aliran sungai (DAS).

Apa sebab PT Adaro juga bertanggung jawab rehab DAS? Dikarenakan areal pertambangan perusahaan ini sebagian masuk wilayah hutan lindung.

Dan PT Adaro bisa melaksanakan aktivitas tambang bermodal izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup da Kehutanan (KLHK).

Sebagaimana kebijakan Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel, setiap pemegang IPPKH berkewajiban melakukan ganti penanaman bibit pohon.

PT Adaro mempunyai kewajiban rehabilitasi DAS seluas kurang lebih 6 ribu hektare.

Halaman
12
Penulis: Nurholis Huda
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved