Berita Banjarmasin

Kembali Raih Predikat WTP, Begini Kata Paman Birin

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Kembali Raih Predikat WTP, Begini Kata Paman Birin
banjarmasinpost.co.id/acm
Suasana Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Kalsel Tahun 2018 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran (TA) 2018 bermakna besar bagi Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor.

Bagaimana tidak, menurut H Sahbirin Noor atau yang akrab disapa Paman Birin, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajarannya dan dukungan pihak-pihak terkait hingga Kalsel kembali peroleh predikat WTP untuk ke enam kalinya secara berturut-turut.

Dijelaskan Paman Birin, pihaknya terus berupaya memperbaiki LKPD dari berbagai aspek, diantaranya dengan penerapan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel sejak TA 2018.

Hal ini menurutnya turut mempermudah tersusunnya LKPD yang lebih baik karena dengan transaksi non tunai mendukung transparansi, ketertiban dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalsel.

Baca: Prabowo dan Jokowi Berbarengan Sikapi Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2019 yang Ditetapkan KPU

Baca: Dibohongi Karyawannya, Nagita Slavina Terpaksa Naik Metromini, Istri Raffi Ahmad Sampai Begini

Baca: Inilah 4 Destinasi Wisata yang Wajib Dikunjungi di Negeri Pizza Italia, Selain Roma

Baca: LINK Pengumuman Hasil UTBK SBMPTN 2019 Gelombang II, Cek Link pengumuman-utbk-2.ltmpt.ac.id

"Keuangan daerah yang transparan, tertib dan akuntabel kami yakin mampu berpengaruh besar mendorong kesejahteraan masyarakatnya," kata Paman Birin.

Hal ini disampaikannya usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diwakili Anggota VI BPK RI, Prof Harry Azhar Aziz atas LKPD Provinsi Kalsel TA 2018 di Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel, Selasa (21/5/2019).

Dijelaskan Prof Harry, dengan predikat WTP tersebut, artinya laporan keuangan Provinsi Kalsel TA 2018 sudah sesuai dengan SAP berbasis Akrual, diungkapkan secara memadai, disusun, di rancang serta diimplementasikan dengan baik.

Tindaklanjut yang dilakukan Provinsi Kalsel atas rekomendasi BPK pada Desember 2018 juga sebagian besar sudah diselesaikan.

Dimana dari total 1.431 rekomendasi senilai Rp 77,79 miliar, 1.067 rekomendasi senilai Rp 49,17 miliar sudah diselesaikan dengan baik.

Sedangkan sisanya 190 rekomendasi senilai Rp 28,35 miliar atau sebesar 13,28 persen masih dalam tindaklanjut, 46 rekomendasi senilai Rp 275 juta atau 3,21 persen belum dimulai tindaklanjut dan 128 rekomendasi senilai Rp 0 atau sebesar 8,94 persen tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan yang sah.

"Kami mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel atas pengelolaan keuangan daerah TA 2018 yang sebagian besar sudah sesuai dengan action plan yang dibuat oleh Gubernur Kalsel," kata Prof Harry.

Walau berpredikat WTP, namun BPK RI tentu masih memiliki catatan perbaikan dan pekerjaan rumah Provinsi Kalsel.

Diantaranya yaitu terkait inventarisasi jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang serta penguatan pengelolaan kas di sekolah-sekolah terkait BOS dan BOSDA. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved