Tunjangan Hari Raya

THR Banyak Bermasalah bagi Pekerja Kurang Satu Tahun, Simak Permenaker No 6 Tahun 2016

Dijelaskannya, dalam permenaker yang baru tersebut diatur karyawan dan pekerja satu bulan secara terus menerus pun berhak mendapatkan THR

THR Banyak Bermasalah bagi Pekerja Kurang Satu Tahun, Simak Permenaker No 6 Tahun 2016
BPost Cetak
Blitz edisi cetak Selasa (21/5/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ditambahkan ketua biro hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Kalsel, H Sumarlan, banyak karyawan dan pekerja tidak tahu Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 4 Tahun 1994 tentang THR keagamaan bagi perusahaan sudah tidak dipakai lagi dan ada permanaker yang baru, yakni No 6 tahun 2016 mengatur tentang THR keagamaan yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada para pekerja.

“Nah, kami melihat banyak pekerja di Kalsel belum tahu ada Permanaker No 6 tahun 2016,”katanya.

Dijelaskannya, dalam permenaker yang baru tersebut diatur karyawan dan pekerja satu bulan secara terus menerus pun berhak mendapatkan THR secara proposional.

Nah, permanaker yang baru ini harus terus disosialiasikan ke perusahaan karena banyak yang tidak tahu.

“Pekerja satu bulan terus menerus saja berhak mendapatkan THR,” katanya.

Baca: Masih Ada Perusahaan di Kalsel Melanggar Pembayaran THR, KSPSI Sulit Menindak karena ini

Baca: Penjelasan Perbedaan Malam Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar di bulan Ramadhan oleh Syekh Ali Jaber

Baca: Dimana Ahok dan Puput Nastiti Devi Saat Ultah Ibunya? Postingan Adik Bungsu BTP Jadi Sorotan

Baca: Kondisi Sebenarnya Istri SBY, Ani Yudhoyono yang Dibully Pura-pura Sakit, Aliya Rajasa Lakukan Ini

Lebih lanjut Sumarlan menyatakan aturan pembayaran THR berdasarkan Permanaker No 6 tahun 2016 yakni pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja akan diberikan THR satu bulan upah.

“Nah, pemberian THR ini banyak yang bermasalah bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun,” katanya.

KSPSI Kalsel, sambungnya, mendesak kepada pemerintah kabupaten kota di Kalsel untuk serius melakukan pengawasan ribuan perusahaan untuk pembayaran THR kepada pekerjanya.

Bukan tidak mungkin kasus-kasus pelanggaran pembayaran THR berulang dari tahun-ke tahun.

“Kendalanya, pekerja enggan melaporkan perusahaan ke posko pengaduan pembayaran THR. Saya kira sekarang posko pengaduan itu sudah mulai dibuka oleh masing-masing kabupaten kota, termasuk pihak pemprov Kalsel,” katanya.

Diakui Sumarlan, ribuan perusahaan banyak berada di Kota Banjarmasin, namun di kabupaten lainnya juga banyak perusahaan sawit, tambang hingga kontuksi.

Semua perusahaan diharapkan mematuhi aturan pembayaran THR.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved