Berita HST

Bawaslu Berikan Putusan Terkait Laporan PKS, Ini yang Dilakukan Faqih Jarjani

Politisi DPD PKS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Fakih Jarjani, mengaku akan membahas hasil ini di internal PKS.

Bawaslu Berikan Putusan Terkait Laporan PKS, Ini yang Dilakukan Faqih Jarjani
PKS Barabai
Faqih Jarjani, mantan Wakil Bupati HST_wm 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Laporan DPD PKS Kabuapaten Hulu Sungai Tengah (HST), terkait adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pantia Pemilihan Kecamatan Haruyan dan Komisi Pemilihan Umum HST, akhirnya diputuskan oleh Badan Pengawas Pemilu HST pada Rabu (22/5/2019).

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Tengah memutuskan jika Pantia Pemilihan Kecamatan Haruyan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah melanggar administrasi pada proses penghitungan suara.

Putusan ini, berdasarkan sidang yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Tengah sejak Senin (20/5/2019) hingga Selasa (21/5/2019) dini hari.

Politisi DPD PKS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Faqih Jarjani, mengaku akan membahas hasil ini di internal PKS.

Dibeberkannya, sebelumnya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah menyatakan ada pelanggaran etik yang dilakukan Pantia Pemilihan Kecamatan Haruyan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

"Insya Allah kami akan musyawarahkan dulu akan langkah PKS HST ke depan terhadap keputusan-keputusan ini," ujarnya.

Putusan pelanggaran administrasi ini berdasarkan sidang yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas laporan DPD PKS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan laporan dengan nomor 03/AP/AQ-05-PKS/V/2019.

Baca: Kadis Kesehatan Kalsel Muslim Jadi Tamu Undangan ke Jenewa Swiss Bahas Kesehatan Ini

Dalam laporan menyebutkan adanya beberapa C1 (catatan penghitungan surat suara di TPS) ganda, coret-coretan pada C1, kesalahan menuliskan angka di kolom C1, danya perbedaan jumlah suara C1 denagn DA2.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Muhammad Ahsani, memutuskan jika Pantia Pemilihan Kecamatan Haruyan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dinyatakan bersalah dan melanggar adminstrasi.

Dalam putusannya, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyatakan terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Haruyan melanggar administrasi karena tidak mencatat kejadian khusus di form DA2.

Kemudian putusan lainnya yakni, menyatakan terlapor 2 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah melanggar administrasi karena tidak menunda penandatanganan rekapitulasi atas permintaan Badan Pengawas Pemilu untuk melaksanakan sidang administrasi cepat.

Baca: Sukep The Movie Tayang Di Samarinda, Balikpapan dan Banjarmasin

"Berdasarkan Perbawaslu nomor 8 Tahun 2018 kami memberikan teguran tertulis. Kami juga memutuskan agar terlapor 1 dan 2 untuk melaksanakan putusan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Meski dinyatakan ada pelanggaran, namun sanski yang diterima Pantia Pemilihan Kecamatan Haruyan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya teguran tertulis. Sedangkan penghitungan ulang tidak dapat diputuskan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved