Berita Banjarmasin

Jadi Catatan BPK RI, Dewan Nilai Soal Reklamasi Pascatambang di Kalsel Butuh Penegakan Hukum Serius

Walaupun mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Kalsel TA 2018

Jadi Catatan BPK RI, Dewan Nilai Soal Reklamasi Pascatambang di Kalsel Butuh Penegakan Hukum Serius
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Surinto, Anggota Komisi III DPRD KALSEL 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Walaupun mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Kalsel TA 2018, namun bukan berarti Pemerintah Provinsi Kalsel tak memiliki pekerjaan rumah.

Dalam LHP yang disampaikan kepada Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, BPK RI merekomendasikan dua hal salah satunya terkait jaminan reklamasi dan pasca tambang.

Dijelaskan, Anggota VI BPK RI, Prof Harry Azhar Azis, pihaknya meminta kepada Pemprov Kalsel untuk lakukan inventarisasi jaminan reklamasi dan pasca tambang serta perintahkan para pemegang izin usaha pertambangan agar patuh menempatkan jaminan yang sesuai dengan ketentuan berlaku.

"Ada yg belum sepenuhnya dibayar, ada yang belum lengkap datanya, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti," kata Prof Harry.

Menurut Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Surinto, permasalahan terkait jaminan reklamasi dan pasca tambang menjadi masalah klasik yang dialami berbagai daerah pertambangan termasuk di Kalsel.

Tak hanya soal besaran jaminan reklamasi dan pasca tambang, namun menurut Surinto masih banyak pengusaha pertambangan yang berpikir sekolah lepas tanggung jawab atas proses reklamasi dan pasca tambang karena sudah membayarkan dana jaminan.

"Selama ini faktanya banyak penambang yang sekolah-olah berpikir kewajibannya mereklamasi gugur karena sudah membayar jaminan reklamasi.

Baca: Jelang Ulang Tahun Ayahnya Ahmad Dhani, Dul Jaelani Bakal Lakukan Aksi Ini di Rutan Medaeng

Baca: Yang Terjadi pada Tubuh Apabila Terkena Gas Airmata, Begini Cara Penanganannya

Baca: Instagram, Facebook dan WhatsApp Down atau Error Lagi, Penggunanya Heboh via Twitter

Baca: Nilai Kekayaan Krisdayanti Terungkap, Ibu Aurel Hermansyah Tetap Nyanyi Meski Terpilih Jadi DPR RI

Padahal seharusnya tetap dikerjakan, walaupun jika memang ditinggalkan itu jadi kewajiban pemerintah," kata Surinto.

Terkait besaran jaminan reklamasi dan pasca tambang menurut Surinto juga tidak bisa digeneralisasikan. Karena setiap lubang tambang pasti memiliki spesifikasi berbeda-beda baik dari lokasi kedalaman batubara, ketebalan area batubara dan yang lainnya.

Nilai jaminan reklamasi dan pasca tambang antara satu lubang dengan lubang galian lainnya juga bisa sangat berbeda walaupun lebar bukaan lubang tambang sama besarnya.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved