Tajuk

Melangkah Sesuai Konstitusi

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5) dini hari akhirnya selesai melakukan rekapitulasi untuk pemilihan DPD RI, DPR RI dan Presiden RI

Melangkah Sesuai Konstitusi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) bersama Ketua Bawaslu Abhan (kedua kiri) dan Saksi dari Paslon nomor urut 01 dan 02 berjabat tangan usai pengumuman hasil rekapitulasi nasional pemilihan presiden di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari. Proses rekapitulasi nasional KPU untuk Pilpres dinyatakan selesai dengan pasangan nomor urut 01 meraih total 85.036.828 suara atau 55,50 persen dan pasangan nomor urut 02 meraih total 68.442.493 suara atau 44,50 persen dari jumlah suara sah sebesar 154.257.601 auara. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

BANJARMASINPOST.CO.ID - KOMISI Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5) dini hari akhirnya selesai melakukan rekapitulasi untuk pemilihan DPD RI, DPR RI dan Presiden RI. Untuk Pilpres sebagaimana hasil pleno rekapitulasi, KPU menetapkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019 dengan perolehan 85.607.362 suara (55.50 persen), unggul dari pasangan Prabowo-Sandi 68.650.239 suara (44.50 persen).

Kini menuju proses selanjutnya yaitu penetapan capres-cawapres terpilih, KPU memberi waktu selama tiga hari bagi pasangan Prabowo-Sandi untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), apabila tidak menerima hasil pemilu.

Sebagai catatan, selain harus ada evaluasi mengenai pelaksanaan pemilu serentak dengan ‘korban’ ratusan petugas KPPS, jalankan fungsi konstitusional bagi pihak yang merasa tidak terima dengan hasil pemilu tersebut.

Tuduhan kecurangan, perbedaan angka penghitungan dan lain-lain segera diselesaikan dengan mekanisme yang ada. Saatnya unjuk data, bukan unjuk rasa, bila benar-benar menemukan kecurangan agar diproses oleh lembaga yang berwenang.

Langkah tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang akan membawa ke MK, perlu diapresiasi, agar semua berjalan sesuai tatanan yang ada dan bukan mengedepankan aksi masa.

Tak lupa, untuk mengendalikan para pendukungnya, baik bagi tim pemenang ataupun mereka yang kalah. Bagi pendukung petahana, jangan melakukan aksi-aksi yang berlebihan. Dan bagi pendukung pasangan yang kalah, jangan bertindak di luar koridor hukum. Bulan Ramadan menjadi hikmah bagi semua untuk menahan diri dan bersikap sabar.

Semua juga harus kembali ke konstitusi, agar masyarakat tidak kembali terpecah belah. Sebagaimana isu terbaru pasca penetapan KPU, mengenai mekanisme penghitungan suara yang dinilai sebagian orang curang, karena di situng sampai rekapitulasi berakhir belum 100 persen. Atau kenapa ditetapkan tanggal 21, bukan seperti rencana semula tanggal 22.

Jadi, masyarakat perlu dipahamkan dengan apa itu situng, apa itu rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar pengitungan, dan dasar jadwal penetapan sebagaimana undang-undang.

Tak elok kalau para petinggi partai dan tokoh-tokoh di negeri ini justru memainkan narasi-narasi yang membelokkan isu, atau membiarkan pemahaman sesat mengenai rekapitulasi berjenjang menjejali benak warga.

Jangan tunggangi kepentingan kekuasaan dengan memainkan isu yang berkembang karena ketidakpahaman masyarakat. Karena, lima tahun lagi kita semua akan dihadapkan dengan pemilu serupa. Artinya, ada potensi ketidakpahaman warga ini menjadi bom waktu di masa mendatang bila tidak diluruskan.

Tak ketinggalan, apapun hasilnya, sudah saatnya warga kembali bersatu, melakukan rekonsialiasi dan meninggalkan berbagai konflik. Cukup sudah emosi masyarakat tercurah hanya untuk capres dengan saling sindir dan hujat.(BANJARMASINPOST.CO.ID/*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved