BUMI TUNTUNG PANDANG

Pemkab Tanahlaut Pertahankan WTP Enam Kali Berturut-turut Sejak 2012

Pemkab Tanahlaut (Tala) berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya berturut-turut sejak 2012

Pemkab Tanahlaut Pertahankan WTP Enam Kali Berturut-turut Sejak 2012
HO/Humas Pemkab Tala
Bupati Tanahlaut Sukamta menerima laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu (22/5/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI  - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanahlaut (Tala) berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya berturut-turut sejak 2012.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018 diserahkan di Aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalsel, Rabu (22/5/2019).

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalsel, Tornanda Syaifullah menyerahkan hasil audit kepada Wakil Ketua DPRD Tala Chaerudin Anwar dan Bupati Tala H Sukamta, serta seluruh kepala daerah di Kalsel.

Bupati H Sukamta menyebut jika WTP yang kembali diraih Kabupaten Tala yang keenam kalinya ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, karena pada dasarnya menurut H Sukamta untuk tata kelola keuangan daerah tidak serta merta berpuas diri setelah mendapat WTP.

“Kita tidak puas dengan WTP yang kita terima, tapi kita berharap bahwa tata kelola keuangan di Kabupaten Tanahlaut terus semakin membaik, tingkat kesalahan terus semakin kecil sehingga ini memacu semangat bagi kami dalam tata kelola keuangan kita,” ujar bupati kepada Banjarmasinpost.co.id.

Dalam kesempatan ini bupati juga mengharapkan kerjasama seluruh pimpinan SKPD dan ASN di Tala agar bekerja lebih tertib dan lebih taat pada aturan perundang-undangan.

"Dan yang paling utama berhati-hati dalam mengelola keuangan," tambahnya.

Sementara terkait temuan dari BPK Sukamta akan mengusahakan sebelum 60 hari langsung tindaklanjuti dan diselesaikan.

Sementara itu Kepala BPK RI Tornada Syaifullah mengapresiasi kabupaten kota yang semuanya berhasil meraih WTP. Tornanda juga menyebut agar prestasi yang telah dicapai bisa kembali dipertahankan dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tornanda juga menyebut ada permasalahan-permasalahan yang patut menjadi perhatian diantaranya, kekurangan volume pada beberapa pekerjaan konstruksi, penatausahaan persediaan dan aset tetap yang belum tertib, ketidaklengkapan pertanggungjawaban dana hibah diantaranya berupa NPHD dan laporan penggunaan dana hibah.

“Untuk asset milik daerah masih belum sepenuhnya tertib, kami harapkan asset-asset yang telah digunakan oleh instansi lain atau digunakan oleh BUMD harus segera dilakukan serah terima dan ditetapkan perdanya. Jangan sampai ada asset yang kita beli telah digunakan tapi pengalihan asset tersebut tidak jelas. Masih kami temukan di kabupaten kota seperti ini,” ungkapnya.(AOL/*)

Penulis: Milna Sari
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved