HSU Mantap

HSU Raih WTP Keempat Kalinya, Bupati Abdul Wahid Sampaikan Ini

Kabupaten HSU kembali sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk keempat kalinya.

HSU Raih WTP Keempat Kalinya, Bupati Abdul Wahid Sampaikan Ini
Pemkab HSU
Penyerahan LHP dilakukan Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Kalsel, Tornanda Syaifullah kepada Bupati HSU,H Abdul Wahid HK bersama Ketua DPRD HSU, Sahrujani. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kembali sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk keempat kalinya.

Ini menjadi salah satu bukti kembali diakuinya tata kelola keuangan daerah yang terus menerus menjadi ke arah lebih baik.

Opini WTP keempat kalinya ini didapat setelah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) tahun anggaran 2018, Rabu (22/5/2019) di Gedung BPK RI Perwakilan Kalsel, Banjarbaru.

Penyerahan dilakukan Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Kalsel, Tornanda Syaifullah kepada Bupati HSU,H Abdul Wahid HK bersama Ketua DPRD HSU, Sahrujani.

Bupati HSU, H Abdul Wahid HK, menyampaikan terimakasih banyak atas kerjasama dari semua pihak dalam membangun pemerintahan, khususnya di HSU yang tahun ini bisa mendapatkan kembali WTP untuk keempat kalinya.

 Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Kalsel, Tornanda Syaifullah bersama Bupati HSU,H Abdul Wahid HK bersama Ketua DPRD HSU, Sahrujani.
 Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Kalsel, Tornanda Syaifullah bersama Bupati HSU,H Abdul Wahid HK bersama Ketua DPRD HSU, Sahrujani. (Pemkab HSU)

"Kami bersyukur selama ini kehadiran BPK membantu, mendorong dan melakukan ketertiban terhadap kinerja keuangan dan aset kita memberikan dampak yang sangat baik bagi akuntabilitas pelaksanaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara," kata Wahid.

Diakuinya peran BPK ini sangat memberikan dukungan bagi terlaksananya pengguna anggaran dan akuntabilitas kinerja di kabupaten atau kota di Provinsi Kalsel.

Pembinaan dari BPK ini diharapkan tetap dipertahankan, dengan pola yang mungkin masih perlu lebih variatif lagi.

Tidak sekadar dilakukan pemeriksaan periode saja, tapi dalam hal-hal tertentu ini sangat diperlukan agar akuntabilitas kinerja dan pengguna anggaran di pemerintah bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Bupati HSU,H Abdul Wahid HK bersama Ketua DPRD HSU, Sahrujani serta pejabat skpd.
Bupati HSU,H Abdul Wahid HK bersama Ketua DPRD HSU, Sahrujani serta pejabat skpd. (Pemkab HSU)

Terpisah Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Kalsel, Tornanda Syaifullah, menyampaikan, untuk LKPD tahun anggaran 2018, semua Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalsel, meraih opini WTP.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pemeriksaan atas
LKPD ini sesuai dengan UU No 15 Tahun 2014 dan UUu No 15 Tahun 2016

Serta memperhatikan, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pemeriksaa BPK Perwakilan Provinsi Kalsel masih menemukan beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian.

Meski begitu apa yang ditemukan ini tidak mempengaruhi secara keseluruhan kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemkab HSU-kepala BPK RI perwakilan Provinsi Kalsel, Tornanda Syaifullah (tengah) bersama Bupati HSU,H Abdul Wahid HK dan Ketua DPRD HSU, Sahrujani serta pejabat di lingkup pemkab hsu.
Pemkab HSU-kepala BPK RI perwakilan Provinsi Kalsel, Tornanda Syaifullah (tengah) bersama Bupati HSU,H Abdul Wahid HK dan Ketua DPRD HSU, Sahrujani serta pejabat di lingkup pemkab hsu. (Pemkab HSU)

(aol)

Penulis: Dony Usman
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved