Berita Banjarmasin

Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA Kalsel Masih Jadi Catatan BPK RI

Belum seragamnya waktu pencairan dana BOS atau BOSDA bagi sekolah negeri dan sekolah swasta menjadi hal yang masih harus di benahi.

Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA Kalsel Masih Jadi Catatan BPK RI
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Lutfi Syaifuddin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Walau terus dibenahi dan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah, masih banyak pekerjaan rumah di sektor pendidikan di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Salah satunya pada aspek pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Belum seragamnya waktu pencairan dana BOS atau BOSDA bagi sekolah negeri dan sekolah swasta diantaranya menjadi hal yang masih harus di benahi.

Hal ini juga menjadi catatan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran (TA) 2018.

Dijelaskan Anggota VI BPK RI, Prof Harry Azhar Azis, Pemerintah Provinsi Kalsel perlu meningkatkan dan memaksimalkan peran Tim Manajemen BOS dan BOSDA.

Baca: Hasil Perempatfinal Piala Sudirman 2019: Jonatan Christie Kalah, Indonesia Tetinggal 1-2 dari Taiwan

Baca: Momen Ani Yudhoyono Berdandan Setelah Keluar Ruang Isolasi, Istri SBY Siap-Siap ke Sini

Baca: Kemuliaan Malam Lailatul Qadar, Ustadz Suriani: Ketika para Malaikat diberi Tugas-Tugas

"Pemerintah Provinsi Kalsel Perlu melakukan penguatan pengelolaan kas di sekolah-sekolah melalui koordinasi antar SKPD terkait dan meningkatkan peran Tim Manajemen BOS dan BOSDA," kata Prof Harry.

Hal ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Lutfi Syaifuddin.

Menurut Lutfi dibanding Provinsi lainnya, penyaluran dana bantuan operasional khususnya BOSDA masih sering terlambat.

"Penyaluran BOSDA masih selalu terlambat," kata Lutfi.

Dijelaskan Lutfi tak hanya antar SKPD namun pembenahan terhadap pengelolaan dana BOS dan BOSDA juga harus dikonsolidasikan dengan para Kepala Sekolah untuk evaluasi mencari solusi perbaikan manajemen dan BOS dan BOSDA.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved