Berita Banjarmasin

DPRD Kalsel Targetkan Raperda Pengelolaan Perikanan dan Perairan Umum Rampung Juni 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Panitia Khusus merevisi Perda 24 Tahun 2008 Tentang Pengawasan

DPRD Kalsel Targetkan Raperda Pengelolaan Perikanan dan Perairan Umum Rampung Juni 2019
Banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Panitia Khusus merevisi Perda 24 Tahun 2008 Tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kalsel.

Melalui Panitia Khusus (Pansus), pembaruan pada Perda tersebut sudah memasuki tahap pembahasan akhir dan ditargetkan selesai pada awal Bulan Juni 2019.

Nantinya, Perda tersebut akan diperbaharui menjadi Perda Pengelolaan Perikanan dan Perairan Umum.

Dijelaskan Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Perikanan dan Perairan Umum dan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo, perda tersebut direvisi karena sudah tak lagi relevan dan tumpang tindih dengan aturan-aturan terbaru.

Perda 24 Tahun 2008 tersebut menurut Imam masih terlalu umum dan belum secara spesifik mengatur zonasi pengelolaan sumber daya ikan.

Baca: Maknai Ramadan 1440 H, Begini Cara Naga Bumi Barakat Kabupaten Banjar Berbagi Bahagia

Baca: Mudik Bareng Indomaret 2019, 100 Pemudik Ini Gratis Pulang Kampung ke Surabaya

Baca: Mako Brimob Purwokerto Diserang Orang Tak Dikenal Sabtu (25/5/2019) dini hari, Satu Polisi Terluka

Dengan Raperda baru yang sedang disusun, nantinya akan fokus mengatur pengelolaan perikanan darat yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan memisahkan aturan pengelolaan perikanan di pesisir dan laut di Kalsel.

Lebih spesifik, Raperda Pengelolaan Perikanan dan Perairan Umum ini akan mengatur manajemen pengelolaan hasil untuk suplai bibit termasuk ke Balai Benih Ikan.

Sedangkan terkait aspek pemberdayaan akan tetap menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Kami akan sekali lagi gelar Rapat untuk finalisasi Raperda ini," kata Imam.

Pada Rapat finalisasi dijelaskan Imam pihaknya akan melengkapi aturan menyangkut aspek sarana prasarana, sistem informasi dan pembiayaan dalam Raperda tersebut.

Terkait Raperda ini yang sebenarnya sudah dimulai pada Bulan April 2019 diakui Imam agak terlambat difinalisasi karena kesibukan para Anggota Pansus menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved