Pemilu 20

Habib Bisa Bernafas Lega, Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Dihentikan Bawaslu Kalsel

Proses atas kasus penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 yang yang menyeret dua nama Habib di Kalsel resmi dihentikan.

Habib Bisa Bernafas Lega, Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Dihentikan Bawaslu Kalsel
Banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Herru Kurniawan, Caleg DPRD Kota Banjarmasin hadir bersama, Kuasa Hukumnya, Zamrony (kiri) di Bawaslu Kalsel. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Proses atas kasus penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 yang yang menyeret dua nama Habib di Kalsel resmi dihentikan.

Ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sejak Jumat (3/5/2019), proses atas kasus tersebut dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil.

Hal ini dibenarkan Komisioner Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalsel, Azhar Ridhanie, Sabtu (25/5/2019).

Dijelaskan Komisioner yang akrab disapa Aldo ini, keputusan diberhentikannya proses atas kasus terkait dugaan praktek politik uang tersebut secara resmi dihentikan usai rapat pembahasan kedua, Kamis (23/5/2019).

Status tak terpenuhinya syarat formil ditetapkan atas pertimbangan dan kajian terhadap Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Bawaslu bahwa laporan atas kasus tersebut sudah melewati batas pelaporan.

Baca: Blokir Instagram, Facebook, WhatsApp Dibuka, Fitur Foto dan Video Sudah Bisa Digunakan

Baca: Siasat Luna Maya Hindari Syahrini di Panggung Shopee, Gading & Andika yang Sapa Istri Reino Barack

Baca: VPN Makan Korban Saldo Mimin Ludes, Ternyata Pakai Opera Akses Whatsapp, FB dan IG Lebih Aman

Baca: Penuturan Saksi Mata, Pelaku Berlonjak Kegirangan Setelah Api Menyala di Pos Polisi Pakis Klaten

Dimana tenggang waktu antara dugaan terjadinya pelanggaran dengan penyampaian laporan kepada Bawaslu paling lama tujuh hari kerja.

Karena laporan atas kasus yang dilayangkan Calon DPD RI Provinsi Kalsel, Adhariani tersebut melewati waktu tersebut, sehingga dinilai tak memenuhi laporan.

Dijelaskan Aldo, keputusan dihentikannya proses atas laporan tersebut merupakan keputusan yang diambil atas kesepakatan Bawaslu Provinsi Kalsel, Kepolisian dan Kejaksaan.

Dalam prosesnya, Aldo mengakui sempat ada perbedaan pandangan antara ketiga pihak terkait aturan tersebut.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved