Lebaran 2019

KPK Melarang, Ternyata Masih Ada Kepala Daerah yang Bolehkan PNS Pakai Mobil Dinas untuk Mudik

Menjelang Lebaran 2019, sejumlah kepala daerah melarang aparat sipil negara (ASN) menggunakan mobil dinas untuk mudik ke kampung halaman mereka.

KPK Melarang, Ternyata Masih Ada Kepala Daerah yang Bolehkan PNS Pakai Mobil Dinas untuk Mudik
kontan
Terjadi kemacetan saat mudik lebaran 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menjelang Lebaran 2019, sejumlah kepala daerah melarang aparat sipil negara (ASN) menggunakan mobil dinas untuk mudik ke kampung halaman mereka.

Namun, sebagian kepala daerah mengizinkan ASN menggunakan mobil dinas dengan berbagai syarat. Salah satunya Gubernur Banten Wahidin Halim.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengeluarkan surat edaran yang mengingatkan pimpinan di pusat maupun daerah.

Pimpinan diminta untuk mengimbau jajarannya untuk tidak menggunakan fasilitas dinas untuk keperluan pribadi jelang perayaan Lebaran 1440 H, seperti kendaraan dinas operasional untuk mudik.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat akan muncul jika fasilitas kedinasan digunakan untuk kepentingan pribadi saat Lebaran.

Baca: Mudik Bareng Indomaret 2019, 100 Pemudik Ini Gratis Pulang Kampung ke Surabaya

Baca: Sambut Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Telkomsel Banjarmasin Gelar Fun Mudik Bagi Pelanggan Setia

Baca: Hati-hati Jalur Mudik Arah ke Kotabaru Rawan Kecelakaan, di Desa Jorong Banyak Jalan Berlubang

Berikut ini sejumlah fakta tentang polemik mobil dinas untuk mudik:

1. Gubernur Sumatera Barat melarang


Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat membuka rakor pemilu serentak, Rabu (20/2/2019) di auditorium Gubernur Sumatera Barat(RAMADHANI/KOMPAS.com)

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melarang ASN di lingkungan Pemprov Sumbar menggunakan mobil dinas saat mudik Lebaran 2019.

"Aturannya sudah ada, tidak boleh ASN gunakan mobil dinas saat Lebaran. Namun, untuk SKPD tertentu masih diizinkan karena bertugas, seperti Dinas Perhubungan, BPBD dan juga humas," kata Irwan kepada Kompas.com, di Padang, Selasa (21/5/2019).

"Kalau yang tidak tugas, tidak boleh gunakan mobil dinas saat Lebaran. Kalau ada yang membandel, akan diberi sanksi," katanya.

Hai Guys! Berita ini ada juga di KOMPAS.com

Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved