B Focus Urban Life

Baru 84 Rumah Walet di Batola yang Mengantongi Izin, Begini Syarat Perizinan Sarang Walet

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batola, Abrar mendata sebanyak 708 bangunan sarang walet

Baru 84 Rumah Walet di Batola yang Mengantongi Izin, Begini Syarat Perizinan Sarang Walet
BPost Cetak
B Focus edsi cetak Senin (27/5/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batola, Abrar mendata sebanyak 708 bangunan sarang walet ternyata tidak berizin atau liar sehingga keberadaaannya pun tidak memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD).

Lebih lanjut dia mengatakan, semua lokasi sarang walet di Batola itu berjumlah 792 buah dan baru 84 lokasi yang mengantongi izin dari DPMPTSP Kabupaten Batola.

Nah, sebenarnya 84 lokasi walet itu bisa dipungut pajak 10 persen oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batola, karena sudah ada izin resmi.

“Iya bangunan walet liar ada 708 bangunan. Kalau baru ada dua pengusaha yang bayar pajak walet, sementara ada 84 bangunan sarang walet yang berizin, kita akan koordinasikan ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,” katanya.

Baca: Bangunan Sarang Walet Minimal 50 Meter dari Rumah Penduduk, Kenyataan yang Terjadi seperti ini

Baca: Respons Tak Terduga Ariel NOAH Ditanya Soal Nasib Uki Sebagai Gitaris Band NOAH, Apakah Hengkang?

Baca: Penyebab Syahrini Bertingkah Aneh di TV Dibongkar Reino Barack, Masa Lalu Suami Incess Terungkap

Baca: Perlakuan Ayu Ting Ting ke Luna Maya Setelah Difollow dan Dapat Parsel, Teman Igun Sahabatan Lagi?

Dijelaskannya, untuk pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) bangunan sarang burung walet itu perlu ada Nomer Induk Wajib Pajak (NPWP), KK, KTP dan harus mendapatkan persetujuan kanan, kiri, muka dan belakang lokasi bangunan walet.

Abrar mengharapkan 84 lokasi bangunan sarang walet yang sudah berizin resmi itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batola.

Menurutnya, sebelum 708 bangunan sarang walet ternyata tidak berizin atau liar ditertibkan atau dirazia, sebaiknya para pengusaha waletnya dipanggil untuk diberikan penjelasan dan sosialiasi.

Jika sudah diberikan sosialisasi perizinan tetap tidak menggubris, maka Satpol PP, bersama polisi atau kejaksanaan bisa melakukan penertiban.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved