Berita HST

Belum Usulkan Nama Calon Wakil Bupati, DPRD HST Tanyakan Ini ke Pemkab

DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempertanyakan daftar nama calon wakil bupati Hulu Sungai Tengah yang hingga kini belum masuk ke DPRD

Belum Usulkan Nama Calon Wakil Bupati, DPRD HST Tanyakan Ini ke Pemkab
banjarmasinpost.co.id/eka pertiwi
Sidang Paripurna di DPRD HST 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - DPRD  Hulu Sungai Tengah (HST) mempertanyakan ke Pemkab HST mengenai daftar nama calon wakil bupati HST yang hingga kini belum masuk ke DPRD setempat pada Senin (27/5/2019) di Gedung DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pertanyaan ini menyusul adanya pernyataan sikap dari organisasi seperti GP Anshor Hulu Sungai Tengah, PC PMII Barabai, PC IPNU Hulu Sungai Tengah, PC IPPNU Hulu Sungai Tengah, Petayat NU Hulu Sungai Tengah, JIMka Hulu Sungai Tengah, Gembuk, KTNA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Aman Hulu Sungai Tengah.

Mereka, menyatakan sikap kepada DPRD HST untuk mempercepat proses mekanisme rekrutmen bakal calon wakil bupati Hulu Sungai Tengah, mendesak pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Hulu Sungai Tengah agar sesegeranya memproses bakal calon tersebut

Pihaknya juga siap mengawal tahapan mekanisme dan proses sampai ke tahap pemilihan dalam waktu secepatnya, pihaknya meminta proses penjaringan dan pemilihan calon wakil bupati, serta berharap ada terkesan mengulur-ulur waktu sampai batas waktu.

Baca: Jelang Libur Lebaran, Tempat Penitipan Hewan di Medan Kebanjiran Konsumen 

Baca: Peneliti Ini Kaget, Temukan Bulu Burung di Darat dalam Perut Hiu Harimau, Ternyata Ini Jawabannya

Baca: Walau sibuk Ngojek, Driver Ojek online Landu city Bersaudara Sempatkan Bagi Takjil

Pernyataan sikap ini menyusul lambannya proses pemilihan Wakil Bupati setelah ada tiga nama yang masuk ke Bupati Hulu Sungai Tengah pada 19 Mei lalu.

Tiga nama tersebut Mahmud yang juga Sekjen Gerindra, politisi PDIP yang juga Sekretaris NU Kalsel Berry N Furqon, dan politisi PKS Fakih Jarjani.

Dua nama sudah dipilih oleh Bupati Hulu Tengah, yakni Fakih Jarjani dan Mahmud.

Namun, berjalannya waktu Mahmud mengundurkan diri.

"Secara aturan tak ada masalah karena ini masih kesepakatan internal antara Bupati dan partai. Beda kalau sudah masuk berkas ke DPRD," ujar Asisten 1 Bidang Pemerintahan Ainur Rafiq.

Baca: KPR Subsidi dari Pengembang Indonesia Telah Terealisasi 30 Persen dari Target 3000 Unit

Hal serupa ditimpali oleh Kabag Hukum Setdakab Hulu Sungai Tengah, Hamsinah. "Yang penting masih tersisa waktu lebih dari 18 bulan. Nama-nama masih bisa berubah," ujarnya.

Anggota DPRD Hulu Sungai Tengah, Salpian Riduan, meminta agar daftar nama segera masuk ke DPRD.

"Supaya warga paham bukan DPRD yang menunda-nunda," katanya. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved