Pilpres 2019

Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf MInta Bambang Widjojanto Setop Tuduh MK Bagian Rezim Korup

Ketua Kuasa Hukum kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) menghentikan menuduh Mahkamah Konstitusi.

Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf MInta Bambang Widjojanto Setop Tuduh MK Bagian Rezim Korup
Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf meminta Ketua Kuasa Hukum kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) menghentikan sandiwara dan menuduh Mahkamah Konstitusi (MK) bagian dari rezim korup.

“Apa yang disampaikannya bukan pernya­taan yang etis, kecuali berupaya untuk menggiring opini tentang MK atas perkara yang dihadapinya,” kata Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily dalam keterangan, Minggu (26/5).

Ace menilai, belum apa-apa BW sudah meragukan kredibilitas dan integritas Hakim MK.

“Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang merdeka dan sudah teruji kemandiriannya dalam proses pengambilan putusan. Sehingga tidak bisa didikte oleh intimidasi opini dan juga cara-cara mobokrasi dengan tekanan mobilisasi massa yang selama digunakan kubu 02,” ujar Ace.

Politisi partai Golkar ini menyebut, proses persidangan di MK juga terbuka dan transparan. Sehingga, kata Ace, argumen, dalil-dalil dan juga bukti yang diangkat dalam persidangan bisa dilihat publik.

Baca: Ketakutan Nagita Slavina Saat Pandang Bagian Tubuh Raffi Ahmad Ini, Ungkap Cemburu pada Ria Ricis

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengungkap alasan dipilihnya Bambang Widjojanto sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum paslon nomor urut 02 itu. Andre menyebut dipilihnya BW dan kuasa hukum lainnya karena pasangan Prabowo-Sandi dan timses fokus melawan korupsi politik.

“Jadi yang kita lawan kecurangan makanya BPN Prabowo-Sandi kenapa pak Prabowo menjadikan BW maupun Denny Indrayana menjadi pengacara kami yang kami lawan adalah korupsi politik,” ujar Andre.

Andre menjelaskan, korupsi politik adalah serangan fajar. Dirinya pun mencontohkan kasus mantan Anggota DPR Bowo Sidiq Pangarso yang terjerat kasus korupsi, yang uangnya diindikasikan untuk serangan fajar.

“Kita tonton nanti persidangan Bowo Sidiq itu akan membuktikan ada serangan fajar luar biasa yang merupakan indikasinya adalah timses pak Jokowi dan juga partai penguasa pendukung pak Jokowi,” jelasnya.

Andre pun berharap MK tidak masuk kedalam korupsi politik di dalam persidangan gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh BPN Prabowo-Sandi. “Dan kita berharap MK jangan masuk pusaran korupsi politik dalam sidang ini,” ujar Andre.

Baca: Pengakuan Luna Maya Soal Orang Ketiga Perusak Hubungan dengan Mantan, Ariel NOAH atau Reino Barack?

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) siap membantah dalil-dalil yang diajukan peserta Pemilu selaku Pemohon di MK, untuk mempertahankan hasil Pemilu. KPU juga mengaku siap mematahkan tudingan yang mengatakan bahwa mereka telah melakukan berbagai kecurangan selama proses tahapan Pemilu.

“Forum persidangan di MK akan kami maksimalkan untuk membantah dalil-dalil yang diajukan Pemohon,” kata Komisioner KPU RI Pramono Ubaid.

Berkedudukan sebagai termohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), KPU mau tidak mau harus siap menghadapi permohonan Pemohon peserta Pemilu. Ditambah, pengajuan sengketa hasil Pemilu di MK sekaligus menjadi tanggung jawab pekerjaan mereka selama ini. (Tribun Network/dan/mal/sen/wly)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved