Opini Publik

Negara Harus Jadi Penengah

Militansi yg hebat adalah ikhtiar yang tak kehilangan esensi, bahwa muara dari semua hasrat hanyalah untuk menumbuhkan kumparan kebaikan.

Negara Harus Jadi Penengah
tribunnews
Kerusuhan pada Aksi massa 22 Mei 2019 menolak hasil Pilpres 2019 di Jakarta? Nyaris seperti Tragedi 98 

Oleh: Kadarisman
Pemerhati Sosial di Tanjung Kabupaten Tabalong

Sebuah pembelaan itu lahir karena cinta. Kata cinta adalah ayat terakhir dari kitab yang menjelaskan bagaimana militansi itu terlahir. Militansi yg hebat adalah ikhtiar yang tak kehilangan esensi, bahwa muara dari semua hasrat hanyalah untuk menumbuhkan kumparan kebaikan.

Walaupun cinta adalah kumparan kebaikan, tetapi penghianatan dan kecurangan rentan membuatnya luka. Itu manusiawi. Keadaan itu dapat mengundang kekecewaan yang terkristalisasi ke dalam bentuk yang beragam bila salah menyikapi. Kebutuhan akan ruang yang terang mesti disediakan tanpa siasat apapun, agar suasana kebatinan mampu menyediakan kepercayaan tentang hakikat kebersamaan.

Dalam bingkai demokrasi, suksesi kekuasaan menciptakan kontestasi. Konsekuensi kemudian akan dihadapkan pada kalah menang. Suasana psikologis kontestan dan konstituennya memasuki tahap rawan. Keadaan ini membutuhkan tambatan dan saluran konstitusi, bagaimana tahap berikutnya ruang norma menjamin persoalannya dapat diputus dengan keyakinan kebenaran hadir di tempat itu.

Saluran konstitusi semata tak cukup. Bangsa yang besar perlu menghadirkan sentuhan cinta, membalut benturan narasi dari sisa-sia kontestasi. Ketidaksempurnaan penyelenggara pemilu misalnya pasti menyisakan batu ganjalan.

Terlebih jika ada dugaan kecurangan dan kecerobohan di dalam penanganan hasil pemilu. Keadaan seperti ini pasti berbalas kekecewaan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan formil tidaklah ampuh diandalkan tanpa mengindahkan sensitivitas psikologis konstituen yang membutuhkan ruang menyampaikan keluh resah.

Di sinilah kemudian Negara harus hadir. Negara harus dapat dipisahkan dari kekuasaan. Terlebih pemegang mandat kekuasaan merupakan petahana yang menjadi bagian dari kontestan pemilu.

Negara dan alat-alat Negara harus membebaskan kesan menjadi bagian yang terlibat dalam kepentingan politik kekuasaan. Kegagalan menciptakan kesan itu berkonsekuensi distrust publik terhadap Negara. Tidak ada yang berbahaya selain munculnya distrust, sebab rakyat menjadikan jalanan mencari sumber keadilan.

Negara yang hadir di tengah kontestasi demokrasi tidak semata membawa ketegasan undang-undang. Negara hadir harus dengan membawa keberpihakan pada rasa keadilan semua pihak.

Hukum tidak boleh tebang pilih. Hukum tidak boleh menyasar hanya kepada salah satu pihak yang terlibat kontestasi. Hukum harus tajam ke atas dan tajam ke bawah. Dan hal paling penting adalah, Negara harus membebaskan kesan ia berpihak pada politik kekuasaan.

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved