BPost Cetak

KPK Akan Buktikan Menag Terima Rp 70 Juta

Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan membuktikan dugaan keterlibatan Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifudin

KPK Akan Buktikan Menag Terima Rp 70 Juta
capture/Kompas.TV
Menteri Agama terkait OTT dua pejabat Kemenag di Jatim dan Ketua Umum PPP 

JAKARTA, BPOST - Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan membuktikan dugaan keterlibatan Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifudin, dalam kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama.

Wawan Gunawarto menga­takan pihaknya akan membuktikan Lukman Hakim selaku penyelenggara negara turut menerima Rp 70 juta dari Haris Hasanudin terkait seleksi jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

“Berdasarkan kemarin hasil penyidikan yang kami dapatkan seperti itu. Lebih jelasnya nanti kami buka dipersidangan saja. Pembuktian di persidangan saja,” kata Wawan usai persidangan Haris di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/5).

Hal ini disampaikan jaksa KPK menyusul bantahan pengacara Haris, Samsul Huda Yudha, perihal isi surat dakwaan jaksa KPK, khususnya pemberian uang untuk Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Baca: Orang-orang Bermental Baja di Sambang Lihum, Tetap Senyum Meski Dicaci dan Diludahi

Baca: Segera Tertibkan Pelangsir Solar

Baca: Jika Juara Final Liga Champions, Tottenham Hotspur Catat Sejarah Menangi Tiga Trofi

Menurut Samsul, pemberian uang Rp 255 juta dan Rp 70 juta dari Haris kepada anggota DPR sekaligus Ketua Umum PPP Muchammad Romahurmuziy alias Rommy dan Menteri Agama Lukman Hakim itu bukan suap dan tidak melanggar hukum. Menurutnya, uang tersebut merupakan bagian dari tradisi ‘Bisyaroh’ atau dalam bahasa Arab berarti kabar gembira.

Menurutnya, pemberian itu lazim terjadi dari murid kepada guru atau yang dituakan di lingkungan pondok pesantren sebagai bentuk pesangon atau terima kasih.

“Terkait pemberian Rp 5 juta betul, Rp 250 betul, kemudian 20 (Juta,-red) waktu di Maret pondok pesantren, Jombang betul. Yang ada itu bentuk tradisi lama yang diambil Bahasa Arab namanya ‘Bisyaroh’ itu menggembirakan,” kata Samsul.

Jaksa Wawan menegaskan pemberian uang yang disebut sebagai ‘Bisyaroh’ itu adalah ilegal meski diartikan sebagai ucapan terima kasih. Sebab, pemberian dan penerimaan uang itu tidak serta merta terlepas dari jabatan Menteri Agama yang ada pada Lukman Hakim dan anggota DPR pada Rommy. Apalagi, saat itu Haris Hasanudin tengah mengikuti seleksi jabatan di Kementerian Agama.

Selain itu, setiap menteri mempunyai anggaran atau dana operasional saat melaksanakan kunjungan dinas ke luar kota.

Baca: Selamat Tinggal Bulan Alquran

Baca: Si Palui: Naik Bis Parai

Dalam persidangan pembacaan surat dakwaan Haris Hasanudin Rabu kemarin, jaksa KPK menyatakan Haris memberikan uang Rp 225 kepada anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum PPP Muchammad Romahurmuziy alias Rommy dan Rp 70 juta ke Menteri Agama Lukman Hakim. Pemberian uang tersebut terkait seleksi jabatan di lingkungan Kemenag RI pada 2017-2018.

Keduanya bersama-sama membantu meloloskan Haris Hasanudin dalam seleksi jabatan yang digelar Kementerian Agama meski ada rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bahwa Haris tidak memenuhi persya­ratan karena pernah dan masih menjalani hukuman disiplin 5 tahun. (tribun network/gle/rin/coz)

Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved