Kriminalitas HST

Ponpes yang Dipimpin Tersangka Pencabulan Ternyata Dapat Dana Pemda, Dinsos Bakal Dilakukan Ini

Pondok pesantren yang didirikan oleh AJM (61) tersangka dugaan kasus pencabulan, ternyata mendapatkan sokongan dana dari Pemerintah

Ponpes yang Dipimpin Tersangka Pencabulan Ternyata Dapat Dana Pemda, Dinsos Bakal Dilakukan Ini
thawornnurak
Ilustrasi Penjara 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Pondok pesantren yang didirikan oleh AJM (61) tersangka dugaan kasus pencabulan, ternyata mendapatkan sokongan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sokongan dana tersebut berupa dana hibah pemerintah daerah untuk biaya makan mimun santri selama belajar di sana.

Bahkan, satu santri mendapat bantuan sebesar Rp 10 ribu per hari untuk biaya makan.

Dengan adanya kasus ini, tentu menjadi catatan bagi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Namun, bantuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) tersebut tidak serta merta bisa dicabut.

Menurut Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Muhammad Yusuf pada Jumat (31/5/2019) di ruang kerjanya, menjelaskana, masih perlu pertimbangan mencabut bantuan tersebut. Pasalnya, masih banyak santri yang berada di sana.

Baca: Ini Penjelasan Kadinsos HST Terkait Jasa Konseling Korban Pencabulan, Bantah Menelantarkan

Baca: Ucapan Idul Fitri 2019 yang Benar, Taqobbalallahu Minna Waminkum atau Minal Aidin Wal Faizin?

Baca: Jadwal Siaran Langsung FInal Liga Champions 2019 Tottenham Hotspur vs Liverpool di RCTI & Metube.id

Selain itu, pondok pesantren ini sudah berbadan hukum.

"Perlu ada pertimbangan. Kalau dicabut bagaimana dengan santri lain," katanya

Meski demikian, jika terbukti bersalah, pihaknya meminta agar pemimpin pondok pesantren diganti dan berjanji kejadian serupa tidak terulang lagi.

"Tentunya ada evaluasi. Jika masih saja, tidak menutup kemungkinan pondok pesantren ini akan dicabut dari daftar LKSA," katanya.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Rusmila, mengatakan jika bantuan diberikan kepada 14 LKSA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk pondok pesantren yang ada di Limpasu.

Mekanismenya setiap LKSA harus membuat proposal berapa jumlah santri. Kemudian diverivikasi. Setelah itu baru diberikan bantuan per tahun.

"Kalau di luar LKSA ada empat," bebernya.

Sementara itu, dari website pondok pesantren yang dipimpin AJM, tercatat ada 125 santri. (banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved