Berita Banjar

Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik, Penjabat Sekda Banjar : ASN Bakal Dijatuhi Sanksi Disiplin

Penjabat Sekda Banjar, I Gusti Nyoman Yudiana mengingatkan, jika ada ASN yang mudik menggunakan mobil dinas, maka akan menerima hukuman disiplin.

Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik, Penjabat Sekda Banjar : ASN Bakal Dijatuhi Sanksi Disiplin
banjarmasinpost.co.id/hari widodo
Ikustrasi - Mobil dinas 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA -  Beberapa hari lagi umat muslim di Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, ASN sudah memasuki cuti bersama, begitu pula ASN dilingkungan Pemkab Banjar.

Penjabat Sekda Banjar, I Gusti Nyoman Yudiana mengingatkan, jika ada ASN yang mudik menggunakan mobil dinas, maka akan menerima hukuman disiplin.

Larangan bagi ASN dilingkungan Pemkab Banjar saat mudik tidak menggunakan mobil dinas sudah disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi Pemkab Banjar beberapa waktu lalu. Hal ini menindaklanjuti Surat Edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi, tertanggal 8 Mei 2019.

 Dalam surat edaran tersebut mencantumkan, pimpinan instansi atau lembaga pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

Baca: Jadwal Berubah, Martapura FC Tandang ke Blitar di Laga Pembuka

Baca: Lima Kandidat Calon Sekda Banjar Jalani Assesment ke Jogyakarta

Baca: Penggunaan Tak Terduga Syahrini Atas Keuntungan Penjualan Mukenanya, Istri Reino Barack Lakukan Ini

 "Bagi yang mengabaikan larangan Bupati Banjar atas menindaklanjuti surat edaran KPK ini, maka ada hukuman disiplin. Jenis dari hukuman disiplin itu pun banyak, sesuai peraturan disiplin kepegawaian, nanti dilihat dulu jenis pelanggaran dan nilai tingkat pelanggarannya, barulah diberikan hukuman," jelas Nyoman, Minggu (2/5/2019).

Dirinya mengharapkan, semoga ASN yang mudik ke kampung halamannya sampai dengan selamat dan kembali bekerja sebagaimana ketentuan sebagai ASN serta selalu mematuhi aturan berlalulintas dan berhati-hati selama mudik.

Selain itu lanjut Nyoman, juga ada larangan gratifikasi terkait hari raya keagamaan.

Dalam surat edaran KPK yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK, Agus Rahardjo itu menyebutkan, permintaan dana, sumbangan atau hadiah sebagai THR atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/ daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan atau pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

 "Ada juga larangan menerima parsel," imbuh pria yang juga menjabat Asisten II Bidang Pembangunan Pemkab Banjar itu.

 KPK telah menerbitkan Surat Edaran perihal imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan. Dalam surat edaran nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 dijelaskan beberapa hal terkait larangan ASN menerima parsel.

Dijelaskan sebagai pegawai negeri penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Penerimaan gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

Baca: Santet untuk Ayu Ting Ting Diungkap Sosok Ini, Dikirim via Pembalut ke Rumah Teman Ivan Gunawan Itu

Dalam surat edaran tersebut juga disampaikan apabila ASN sebagai penyelenggara negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka diwajibkan melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Hal tersebut juga diatur dalam Undang-undang No. 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar, M Zulyadaini mengatakan, mobil dinas atau operasional kedinasan, selama cuti bersama diamankan atau parkir di lokasi parkir kantor badan atau dinas pemegang mobil tersebut. Dikarenakan Pemkab Banjar sementara ini belum mempunyai pool mobil dinas. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby suhaili)

Penulis: Hasby
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved