Berita Kabupaten Banjar

Kadis Koperasi dan UKM Banjar : Separo Koperasi di Kabupaten Banjar Mati Suri, Ini Sebabnya

Perkembangan koperasi mengalami penurunan yang signifikan seiring kebijakan pemerintah untuk menutup koperasi-koperasi yang sudah tidak aktif.

Kadis Koperasi dan UKM Banjar : Separo Koperasi di Kabupaten Banjar Mati Suri, Ini Sebabnya
hasby
Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Banjar, Mada Teruna 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA -- Fenomena saat ini adalah perkembangan koperasi mengalami penurunan yang signifikan seiring kebijakan pemerintah untuk menutup koperasi-koperasi yang sudah tidak aktif, yang jumlahnya mencapai 30 persen, tidak terkecuali di Kabupaten Banjar.

Bahkan, banyak koperasi di daerah di kota dan kabupaten lainnya juga mengalami kondisi serupa.

Anggota Luar Biasa HIPMI Kalsel yang juga pernah menjabat Ketua VIII Bidang Koperasi UKM dan Start-Up HIPMI Kalsel, Sudirwo mengatakan, banyak koperasi yang tidak beroperasional ini menjadi preseden yang kurang baik dari sisi pertumbuhan koperasi.

Namun demikian, koperasi yang aktif, baik lama maupun koperasi baru, kinerja dan skala layanan usahanya dituntut untuk terus ditingkatkan dan dipacu lebih maju sehingga akan mewujudkan koperasi yang kuat.

"Tentunya prihatin atas apa yang terjadi terhadap koperasi di Kabupaten Banjar dan daerah lainnya di Kalsel, karena tutup atau tidak beroperasional. Salah satu langkah mewujudkan koperasi yang kuat adalah dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada pelaku ekonomi atau pelaku pasar sebagai anggota maupun mitra, termasuk pelaku UMKM," ujarnya.

Baca: Bawaslu Banjar Proses Dugaan Penggelembungan Suara Internal Caleg PKB di Pemilu 2019

Baca: Luna Maya Kepergok Tulis Cinta di Foto Faisal Nasimuddin, Move On dari Reino Barack & Ariel NOAH?

Menurutnya, di daerah-daerah terdapat elemen sistem keuangan yang cukup signifikan memberikan pengaruh pada kinerja sistem keuangan, yaitu korporasi-korporasi besar yang mengelola sumber daya di daerah, misalnya perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, industri konveksi, produksi beras, industri alat berat, industri pariwisata, dan masih banyak jenis usaha yang berkonsentrasi di daerahnya masing-masing.

Ditambah lagi, UMKM yang selama ini juga telah berkontribusi pada perekonomian nasional rata-rata masih memerlukan perhatian karena aksesnya yang terbatas pada jasa keuangan serta membutuhkan bantuan teknis untuk pengembangan bisnisnya. Melalui koperasi, akan memiliki potensi menjalin hubungan baik dengan entitas-entitas di daerah ini.

"Hal ini akan terwujud jika seluruh stakeholder di daerah maupun di pusat mau duduk bersama untuk membuat langkah konkrit dan saling bekerja sama. Padahal potensi Kabupaten Banjar lebih besar diantara kabupaten lain," imbuhnya pria yang juga menjabat Ketua Koperasi Karya Sabarataan itu.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banjar, Mada Teruna mengatakan, jumlah koperasi di Kabupaten Banjar sekitar 156 buah, namun setengah dari jumlah itu sudah tidak beroperasonal atau boleh dibilang mati suri. Banyak faktor menyebabkan koperasi di Kabupaten Banjar mati suri.

"Ada sekitar 70 buah koperasi yang tidak aktif lagi. Tidak pernah melaksanakan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) yang menjadi syarat wajib beroperasinya koperasi, kekosongan pengurus," katanya.

Baca: Kecewa, Kadishub Kota Banjarmasin Tegaskan Tak Ikut Campur Lagi Rehab Kelotok Wisata Siring

Baca: Berkah Masuk Top 10 Finalis Puteri Muslimah Indonesia 2019, Livia Kebanjiran Tawaran Endorse

Sedangkan jika dari sisi pelaku koperasi juga banyak faktor. Disebutkannya diantaranya mulai SDM pengurus koperasi, konflik internal, ketiadaan modal serta tida pasar dan juga faktor lainnya. Oleh sebab itulah, perlu kebijakan yang mampu membangun sinergitas antar SKPD, mulai anggaran, implementasi hingga evaluasi.

Karakteristik koperasi berbeda-beda, ada masyarakat yang bisa mandiri yang cukup hanya diberikan bantuan berupa alat, namun ada koperasi dilevel bawah yang harus dibimbing sejak dari permodalan, manajemen, hingga pasar, Kelemahan saat ini diakuinya, dalam pendekatan kepada koperasi hanya dari satu sisi saja, yakni internal yang berkaitan dengan kelembagaan, sumberdaya.

Padahal menurut Mada, persoalannya pada pangsa pasar. Mau dijual kemana barang atau produk yang dihasilkan dari koperasi, dari situlah diperlukan peran pemerintah daerah untuk mencarikan pangsa pasarnya,

"Koperasi bukan milik dinas koperasi semata tetapi merupakan milik bersama sehingga harus didekati dengan multi aspek. Perlu komitmen kuat pemerintah daerah, mulai dari kebijakan, anggaran hingga personil dan tentunya kami siap memajukan koperasi di Kabupaten Banjar," jelasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved