Berita Tanahbumbu

Sanksi 15 ASN di TanahbumbuTunggu Hasil Sidang Tim, Gara-gara Tidak Masuk Kerja Usai Cuti Lebaran

Sanksi mengadang 15 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanahbumbu.

Sanksi 15 ASN di TanahbumbuTunggu Hasil Sidang Tim, Gara-gara Tidak Masuk Kerja Usai Cuti Lebaran
banjarmasinpost.co.id/herliansyah
Kepala BKD Kabupaten Tanahbumbu Dahliansyah 

BANJARMASINPOST.CO.ID,BATULICIN - Sanksi mengadang 15 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanahbumbu.

Sanksi tegas menanti belasan ASN setelah ada hasil sidang tim, lantaran tidak masuk kerja hari pertama usai libur panjang lebaran lalu.

Ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tanahbumbu Dahliansyah ditemui banjarmasinpost.co.id di ruang kerjanya, Rabu (12/6/2019) kemarin.

"Rapat tim dipimpin langsung Pak Sekda (Sekretaris Daerah). Sekarang masih fokus ke masalah banjir. Rapat tim mungkin dilaksanakan satu atau dua hari ke depan," kata Dahliansyah.

Ditambahkan Dahliansyah, sanksi mengadang belasan ASN tidak masuk kerja tanpa alasan. Karena sebelumnya Menpan RB mengeluarkan surat, ASN wajib masuk kerja hari pertama pada 10 Juni.

Baca: Umur 93 Tahun, Dr Mahathir Mohammad Tetap Energik, Ini Rahasia Diungkap Perdana Menteri Malaysia

Baca: Begini Reaksi Maudy Koesnaedi Saat Lihat Respon Penonton Si Doel The Movie 2, Ingat Masa Lalu

Baca: Gading Marten Dijodohkan dengan Putri Menteri Susi, Roy Marten : Nggak Ngebayangkan Besanan Menteri

Baca: Demi Konten Youtube, Blogger Motor Ini Tewas Saat Mengendarai Motor Pakai Kaki

Sanksi diberikan terhadap belasan ASN sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Disebutkan dalam pasal 4 ayat 17, bersangkutan akan dikenakan disiplin hukuman ringan berupa teguran lisan.

"Setelah ada hasil sidang, kami akan panggil yang bersangkutan. Kemudian keseluruhan baru nanti (sanksi) akan ditentukan. Teguran lisan sebenarnya tertulis juga, hanya sebutannya saja lisan," katanya.

Pemberian sanksi tersebut, tambah kecuali pegawai tidak tetap (PTT). Karena PTT ada sanksi tersendiri khususnya terkait kontrak kerja.

"Yang jelas ASN, karena sanksi ada di pasal 53. Kalau PTT memang ada perjanjian kerja. Dalam kontrak kerjanya, tidak masuk kerja selama lima hari kerja mereka bisa diberhentikan," jelas Dahliansyah.

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan penerapan sanksi juga akan menyasar ke PTT, terkait surat yang dikeluarkan Menpan RB. Pegawai wajib masuk kerja setelah liburan panjang.

Baca: Warga Bangka Belitung Heboh Suara Dentuman Disertai Getaran Misteriu, Ini Penjelasan BMKG

Baca: Mulan Jameela & Putra Maia Estianty Mendadak Lakukan Ini Saat Ahmad Dhani Dipindah Usai Vonis

Baca: Berharap Dapatkan Banyak Remisi, Ini yang Dilakukan Roro Fitria Selama di Lapas

Disinggung masih adanya pegawai tidak masuk kerja, padahal wanti-wanti sanksi sudah lama disosialisasikan.

Dahliansyah mengakui, namun sebelum-sebelumnya pihaknya sudah mengimbau kepala SKPD agar tetap mengacu pada PP 53.

"Tapi memang ada beberapa orang. Tapi mungkin apakah memang sengaja ataukah tidak mereka sengaja. Belum tahu persis. Apalagi kepala SKPD sudah diwanti-wanti tidak akan memberikan izin pada tanggal 10 (hari pertama kerja) itu," tandas Dahliansyah.

(Banjarmasinpost.co.id/helriansyah)

Penulis: Herliansyah
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved