Berita Banjarmasin

Tinjau E Lapor, Ombudsman RI Kalsel Lihat Masih Ada SKPD yang Slowrespon Tanggapi Aduan Warga 

Ombudsman RI Provinsi Kalsel di Banjarmasin tinjau aplikasi E Lapor yang dikelola oleh Pemko Banjarmasin, Kamis (13/6/2019).

Tinjau E Lapor, Ombudsman RI Kalsel Lihat Masih Ada SKPD yang Slowrespon Tanggapi Aduan Warga 
banjarmasinpost.co.id/isti rohayanti
Ombudsman RI Provinsi Kalsel beserta mahasiswa magang melihat sistem aplikasi E Lapor yang ada di Pemko Banjarmasin, Kamis (13/6/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ombudsman RI Provinsi Kalsel di Banjarmasin tinjau aplikasi E-Lapor yang dikelola oleh Pemko Banjarmasin,  Kamis (13/6/2019). Lantas, sejumlah komentar dan masukan pun dituai oleh bagian pelayanan E Lapor atas hasil kunjungan tersebut.

Pihak Ombudsman RI Provinsi Kalsel yang diwakili oleh Assisten Bagian Pencegahan Ombudsman RI Provinsi Kalsel, Maulana Ahmadi mendatangi ruangan Command Center Banjarmasin. Tempat pemantauan dan pengelolaan E Lapor. Ia juga mengajak sejumlah mahasiswa yang sedang magang di Ombudsman RI Provinsi Kalsel. 

Hasil tinjauan, Maulana menerangkan, perlu adanya fitur baru dalam aplikasi tersebut, yakni pemberian ratting atau penilaian pada SKPD yang sudah memberikan respon dan tindaklanjut atas laporan. Hal itu ujarnya diperlukan untuk meninjau bagaimana tanggapan pelapor terhadap tindakan yang dilakukan. 

“Penilaian ini tentunya akan penting bagi kepala daerah untuk melihat bagaimana kepedulian SKPD terhadap laporan yang masuk. Ini juga bisa menjadi penilaian bagi kepala daerah terhadap instansinya,” jelas Maulana.

Baca: Lagi Viral, Polwan Dilamar Kekasih Bawa Uang Panaik Rp 300 Juta, Beras, Tanah, hingga Kuda

Secara tidak langsung jelasnya, hal itu juga bisa menjadi indicator kinerja dari SKPD tersebut.

Mengenai hasil tindaklanjut SKPD, Maulana menilai respon dari SKPD yang ada di Banjarmasin dan terdaftar di E Lapor masih beragam. Beberapa SKPD sebutnya cukup cepat tanggap menyikapi aduan. Namun ada pula SKPD yang malah slowrespon atau agak lambat untuk menyikapi aduan.

“Untuk tindakan dari SKPD ada beberapa laporan tidak serta merta bisa diselesaikan. Tapi ada juga yang bisa ditanggapi cepat,” ucap Maulana.

Beberapa instansi yang dianggap slow respon ujarnya memang menjadi catatan tersendiri bagi Ombudsman RI Provinsi Kalsel. Terlepas dari itu, keebradaan E Lapor ujar Maulana berhasil menurunkan pelaporan warga ke Ombudsman RI Provinsi Kalsel mengenai masalah publik.

Bahkan mencapai 80 persen. Namun itu juga secara tidak langsung menyaring pelaporan yang masuk. Bahkan sekarang Ombusdman menangani laporan yang dianggap lebih sulit.

Baca: Sepak Terjang Siska & Sosok Selain Rian Subroto di Prostitusi Online Artis, Muncikari Vanessa Angel?

Sementara itu, Kasubag Pengelola Pengaduan Humas Pemko Banjarmasin, Novre Gitayanti merasa bersyukur atas kepedulian dari Ombudsman RI Provinsi Kalsel yang meninjau pengelolaan E Lapor.

Halaman
12
Penulis: Isti Rohayanti
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved