Pilkada 2020

Ternyata Sengketa Keputusan Pilkada di MK Bisa Bikin Anggaran Bengkak, Begini Penjelasan KPU Kalsel

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sudah mulai memasuki tahap persiapan awal khususnya dengan penyusunan usulan anggara penyelenggaraannya.

Ternyata Sengketa Keputusan Pilkada di MK Bisa Bikin Anggaran Bengkak, Begini Penjelasan KPU Kalsel
kompas.com
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sudah mulai memasuki tahap persiapan awal khususnya dengan penyusunan usulan anggara penyelenggaraannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengusulkan anggaran dana Pilkada 2020 sebesar Rp 150 miliar.

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Provinsi Kalsel yang juga mantan Ketua KPU Provinsi Kalsel, Samahuddin nyatakan jika tak ada perkara ke Mahkamah Konstitusi (MK) maka Ia optimis anggaran tersebut akan mencukupi.

Dijelaskan Samahuddin, sengketa atas keputusan Pilkada ke MK bisa menjadi faktor pembengkakan biaya dalam tahapan Pilkada di daerah.

Pasalnya menurutnya dalam menghadapi sengketa, KPU akan melakukan pengumpulan dan pemberkasan bukti-bukti yang diperlukan dimana hal ini bisa memakan biaya besar.

Baca: DPD Demokrat Kalsel Dukung Kader Terbaiknya di Pilgub Kalsel 2020, Rusian Sebut Habib Banua

Baca: Transferan Tarif Vanessa Angel di Prostitusi Artis Disinggung Muncikari Siska, Siapa Pengirimnya?

Baca: Video Viral Gembel Dikira Baim Wong Muncul, Suami Paula Verhoeven Cari Netizen yang Memviralkan

Belum lagi tambahnya KPU juga harus mengeluarkan biaya untuk menyewa pengacara untuk menghadapi sengketa di MK.

"Pengacara memang kami kadang sharing dengan KPU RI, tapi terkait pengacara juga bisa jadi komponen biaya besar apalagi sidang MK," kata Samahuddin.

Selain hal tersebut, Ia optimis KPU Provinsi Kalsel sudah menghitung anggaran dengan baik agar pelaksanaan Pilkada 2020 tak terhambat.

KPU juga diyakininya sudah membangun asumsi yang tepat dengan menyiapkan anggaran agar dapat mengakomodasi lebih dari dua atau tiga pasangan calon yang diprediksi maju pada Pilkada 2020.

Nilai Rp 150 miliar menurutnya tak berbeda jauh dengan nilai anggaran Pilkada 2015 dimana dirinya masih sebagai Ketua KPU Provinsi Kalsel.

"Dulu di zaman kami juga sekitar segitu, cuma ada sisa dan dikembalikan sekitar Rp 22 miliar karena tidak ada sengketa MK dan paslon cuma tiga," kata Samahuddin.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved