BANJARMASINPOST.CO.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar rangkaian persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk Pemilu 2019.

Sengketa pemilu presiden (pilpres) akan diperiksa terlebih dahulu. Menyusul, persidangan sengketa pemilu legislatif (pileg), bila ada.

Pertanyaannya, apa saja kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), misalnya, dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) seperti ini?

Seperti apa pula prosedur yang bisa, boleh, atau malah sebaliknya tidak dimungkinkan dalam sengketa seperti ini? Apakah ada batasan waktunya juga?

Lalu, apakah mungkin MK menghasilkan putusan yang melebihi permohonan (ultra petita), termasuk dalam sengketa terkait hasil pemilu seperti ini?

Jadi, apa saja yang perlu kita tahu soal sengketa hasil pemilu, termasuk hal-hal di luar pokok perkara?

Baca: Ternyata Sengketa Keputusan Pilkada di MK Bisa Bikin Anggaran Bengkak, Begini Penjelasan KPU Kalsel

Baca: Penyebab Instagram Down Terjawab, Apakah Whatsapp Down Juga Saat Sidang Mahkamah Konstitusi (MK)?

Baca: Jelang Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK , Kapolda Kalsel Keluarkan Himbauan, Begini Isinya

JADWAL TAHAPAN SIDANG SENGKETA PEMILU 2019

SIDANG perdana sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019). Agendanya, pemeriksaan pendahuluan.

Bila tak ada penarikan permohonan, pemeriksaan pokok perkara dijadwalkan berlangsung pada 17-24 Juni 2019. Ini jadwal tahapannya: