Opini Publik

Pemuda Sadar Pajak Ekonomi Menanjak

Pajak merupakan satu kata yang dapat memicu paradigma negatif bagi pendengarnya. Masyarakat seakan alergi mendengar kata pajak

Pemuda Sadar Pajak Ekonomi Menanjak
net
ilustrasi pajak progresif 

Oleh: Nor Rahma Rizky, Mahasiswi anggota Komunitas Kawan Muda Pajak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pajak merupakan satu kata yang dapat memicu paradigma negatif bagi pendengarnya. Masyarakat seakan alergi mendengar kata pajak, sehingga mereka berkata “Pajak lagi pajak lagi… dikit – dikit dipajakin!”.

Lebih parah lagi, sebagian masyarakat berkelakar “Buat apa bayar pajak, bukan kita yang menikmati!”. Sebelum berpikiran buruk, alangkah sebaiknya diketahui terlebih dahulu tentang pajak dan manfaatnya.

Apa itu pajak?
Undang Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak sendiri diatur oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak yang diatur pemerintah daerah, yaitu Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, dan pajak daerah lainnya.

Sedangkan pajak yang diatur pemerintah pusat, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3), dan Bea Meterai (pajak.go.id).

Paradigma masyarakat perlu diluruskan, terutama yang perlu disadari bahwa tidak segala sesuatu yang ada di tanah Indonesia dapat dikenakan pajak. Peraturan tersebut telah dibuat oleh pemerintah terkait objek pajak, subjek pajak dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Hakikatnya semua orang yang memiliki penghasilan adalah termasuk wajib pajak. Namun, berdasarkan ketentuan maka tidak semua orang diwajibkan membayar pajak.Misalnya dalam Pajak Penghasilan (PPh 21), tarif yang dikenakan berdasar kategori subjeknya apakah penerima upah (pegawai, karyawan, dan sejenisnya) ataukah bukan penerima upah.

Tarif pajak progresif akan diberikan bagi yang memiliki penghasilan disesuaikan dengan jumlah pendapatannya. Ada batas penghasilan tertentu yang menyatakan bahwa seseorang yang berpenghasilan sudah seharusnya dikenakan pajak atau malah tidak wajib membayar pajak, yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Halaman
123
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved