Berita Regional

Aturan Baru Taksi Online Resmi Berlaku Selasa 18 Juni 2019, Belum Mutlak Sanksi Keras

Peraturan Menteri (PM) 118 Tahun 2018 yang berisi regulasi taksi online atau angkutan sewa khusus akan mulai diberlakukan sepenuhnya pada 18 Juni 2019

Aturan Baru Taksi Online Resmi Berlaku Selasa 18 Juni 2019, Belum Mutlak Sanksi Keras
Kompas.com
Ilustrasi taksi online 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Peraturan Menteri (PM) 118 Tahun 2018 yang berisi regulasi taksi online atau angkutan sewa khusus akan mulai diberlakukan sepenuhnya pada Selasa, 18 Juni 2019.

Selama ini yang menjadi isu pertama taksi online yakni perihal keselamatan dan keamanan pengemudi serta penumpang, tarif, hubungan kemitraan antara aplikator dengan mitra pengemudi, dan masalah suspend.

Hal ini senada dengan pernyataan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi.

"Dalam PM 118/2018 ini soal tarif sudah diterbitkan regulasinya pada Perdirjen Nomor SK.3244/AJ.801/DJPD/2017. Jadi dalam kesempatan hari ini saya konsolidasi secara keseluruhan atas regulasi tersebut apakah ada masalah atau tidak dalam penerapannya," terang Budi dalam keterangan resminya, pada Jumat (14/6/2019).

Meski siap diberlakukan secara penuh, tetapi Budi menganggap masih perlu adanya keseragaman khususnya di tingkat daerah mengenai persoalan teknis.

Baca: Hasil MotoGP Catalunya 2019 Spanyol, Insiden Beruntun Libatkan Valentino Rossi, Marc Marquez Juara!

Baca: Ray Rangkuti : Soal Dugaan Kecurangan TSM pad Pilpres 2019, MK Juga Seharusnya Periksa Prabowo-Sandi

Baca: Kankernya Menyebar dan Menyakitkan Sekali, Sutopo Pamit dan Minta Doa Berobat ke Tiongkok

Baca: Kebenaran Roger Danuarta dan Cut Meyriska Bertunangan Diungkap, Mereka Akan Nikah Disebut Sosok Ini

Budi juga ikut mengundang Kepala Dinas Perhubungan di tingkat provinsi yang ada di Indonesia.

Apabila merujuk dari PM 88/2018 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor perhubungan darat, untuk izin penyelenggara angkutan orang tidak dalam trayek dikatakan harus mendapat surat rekomendasi dari kepala daerah.

Kepala daerah tersebut meliputi bupati, walikota, atau gubernur khusus yang wilayah operasinya melampaui satu daerah kabupaten atau kota, tetapi masih dalam satu provinsi.

"Karena itu terkait masalah perizinan juga maka saya langsung mengundang dan konsolidasi dengan Kadishub Provinsi di Indonesia, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)," tambah Budi.

Pihaknya pun berencana akan mengeluarkan surat edaran agar perizinan taksi online agar berpedoman dari PM 118/2018.

Budi juga menjelaskan jika kondisi pemberlakuan penuh aturan tersebut belum mutlak memiliki sanksi yang keras.

Hal tersebut dikarenakan masih adanya beberapa penyesuaian mengenai perizinan seperti yang telah disebutkan Kemenhub akan memberikan kelonggaran dalam proses adaptasi selama beberapa bulan.

Baca: Hasil Survei SMRC, Muncul Takut Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Baca: Baca Surat Penetapan Tersangka, Begini Reaksi Tak Terduga Komisioner KPU Palembang Yetty Oktarina

Sehingga apabila didapati sopir taksi online yang melanggar aturan PM 118/2018, maka tidak akan diberikan sanksi selama masa adaptasi.

"Saya sudah meminta pada Kepolisian dan Dishub untuk tidak melakukan penegakan hukum namun mengedepankan soal edukasi," pungkas Budi.

Artikel ini telah tayang di Gridoto.id dengan judul Aturan Baru Taksi Online Resmi Berlaku Pekan Depan, Masih Ada Keringanan Sanksi

Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved