Berita Banjarmasin

DPRD Kalsel Minta SKPD Tidak Remehkan Catatan BPK RI Soal Pengelolaan BOS dan BOSDA

DisdikbudKalsel) kembali menjadi sorotan terkait masih adanya kelemahan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS daerah (BOSDA)

DPRD Kalsel Minta SKPD Tidak Remehkan Catatan BPK RI Soal Pengelolaan BOS dan BOSDA
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Hariyanto, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menjadi sorotan terkait masih adanya kelemahan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS daerah (BOSDA) di Banua.

Hal ini kembali disuarakan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Hariyanto pada Rapat Paripurna pertama DPRD Provinsi Kalsel usai cuti bersama Idul Fitri 1440 Hijriah, Juni 2019.

Sebelumnya masalah ini memang menjadi catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
atas LKPD Provinsi Kalsel TA 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Bulan Mei 2019 lalu.

Hariyanto meminta SKPD terkait segera menindaklanjuti hal tersebut agar catatan BPK RI tersebut tak lagi muncul pada LHP atas LKPD Provinsi Kalsel di tahun selanjutnya.

"Kami sampaikan lagi supaya semua pihak ingat dan mengerti bahwa masih ada masalah yang belum diselesaikan," kata Hariyanto.

Baca: Ini Tanda Gading Marten & Sophia Latjuba Pacaran? Maia Estianty Sempat Ucapkan Selamat ke Eks Gisel

Baca: Penyebab Hotman Paris Kepincut Pacar Baru Billy Syahputra, Elvia Carolline, Bandingkan Hilda Vitria

Baca: Sosok Nia Ramadhani Disorot Saat Pertunangan Jessica Iskandar dan Richard Kyle

Baca: Hadiri Halal Bihalal Bidan se HSS, Bupati H Achmad Fikry Apresiasi Bidan Tekan Kematian Ibu dan Bayi

Apalagi menurutnya masalah ini merupakan masalah cukup vital karena terkait aspek pendidikan di daerah.

Ia mengingatkan, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kepala SKPD bisa saja terancan sanksi jika abaikan rekomendasi BPK RI.

"Ini sebetulnya kewajiban Kepala SKPD, makanya di UU no 15 tahun 2004 bagi Kepala SKPD yang tidak diindikasi tidak menindaklanjuti bisa dikenakan anksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku," kata Hariyanto.

Terkait hal ini, Kepala Disdikbud Provinsi Kalsel, M Yusuf Effendi nyatakan pihaknya sudah secara aktif melakukan tindaklanjut atas catatan BPK RI di sektor Pendidikan.

Diantaranya dalam persoalan pengelolaan BOS dan BOSDA, faktor teknis yang menjadi catatan yaitu jenis rekening saluran dana BOS dan BOSDA di sekolah diwajibkan berbentuk rekening giro bukan rekening tabungan.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved