Berita Kabupaten Banjar

Dinas PUPR Banjar Dorong Pembebasan Lahan untuk Jembatan Sungailulut Sesuai Target

Dinas PUPR Kabupaten Banjar terus mendorong tahapan pengadaan tanah dan bangunan yang terkena jembatan Sungailulut yang masuk wilayah Kabupaten Banjar

Dinas PUPR Banjar Dorong Pembebasan Lahan untuk Jembatan Sungailulut Sesuai Target
banjarmasinpost.co.id/hasby suhaili
Kabid Bina Marta Dinas PUPR Banjar, M Solhan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Dinas PUPR Kabupaten Banjar terus mendorong tahapan pengadaan tanah dan bangunan yang terkena untuk pembangunan jembatan Sungailulut yang merupakan wilayah Kabupaten Banjar. Saat ini untuk pembebasannya sendiri belum rampung seratus persen.

"Namun belum beres itu bukan berarti bermasalah, tetapi prosesnya baru ketahap penilai atau apresal, sementara kegiatan atau kontrak sudah berjalan," kata Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Banjar, M Solhan, Rabu (19/6).

Dia menjelaskan, sebenarnya hal itu tidaklah jadi hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan jembatan tersebut, hanya ada penyesuain jadwal pelaksanaan pekerjaan jembatan Sungailulut yang perlu disesuaikan. Ditegaskannya, saat ini tidaklah ada kendala dalam melaksanakan tahapan-tahapan pembebasan lahan, hanya waktunya saja yang harus melalui tahapan proses.

"Memang mungkin tidak sinkron dengan pelaksanaan kontrak jembatan. Target kami tahun ini selesai, tapi menurut kami tidak mengganggu kejadwal pembangunan jembatannya," jelasnya.

Baca: Rumah dan Usaha Nur Ain di Bantaran Sungai Lulut Diganti Rp 175 Juta untuk Pembebasan Lahan

Menurut Solhan, karena kalau masyarakat yang terkena sudah setuju saja dan kepastian penilaian ada dan sepakat, tidak masalah buat jadwal dalam pembangunan jembatan. Kembali dirinya menegaskan akan memacu proses tahapan pengadaan tanah dan bangunan yang terkena, hingga proses pembangunan jembatan tersebut bisa lancar dan sesuai target yang diharapkan.

Adapun lahan yang dibebaskan berdasarkan kepemilikan bangunan yakni bernama H Muhammad, Yusrianto, H Yusran dan H Adriansyah. Kemudian ada lagi dua bukti kepemilikan bangunan diatas tanah negara, yakni bernama Hj Halimah berupa dua buah toko, dan H Budiansyah berupa dua tingkat toko yang juga dijadikannya tempat tinggal.

Dana yang disediakan untuk pembebasan lahan tersebut Rp 1.500.000.000. Namun rencana ada penambahan di APBD-P sesuai kekurangan yang dihitung oleh penilai. Besaran ganti rugi masih belum karena masih proses pada tahap penilaian oleh Apreisal dan pengukuran oleh BPN Kabupaten Banjar.

Baca: Komisioner KPU Provinsi Kalsel Serahkan Alat Bukti PHPU ke KPU RI untuk Sidang di MK

Dinas PUPR Kabupaten Banjar lanjut Solhan bertugas hanya pada pengelolaan untuk memfasilitasi proses-proses tahapan pengadaan atau ganti rugi tanah atau bangunan sesuai ketentuan. Memfasilitasi penilaian oleh Apreisal dan memfasilitasi pengukuran atau peta bidang oleh BPN yang diperlukan sebagai dasar penentuan luasan yang akan diganti rugi.

Pihaknya pun mengharapkan proses ini bisa secepatnya selesai, namun semua tergantung dari tim Apresal dan tim dari BPN Kabupaten Banjar. Sedangkan proyek pembangunan jembatannya, merupakan kewenangan Dinas PUPR Provinsi Kalsel. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis:
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved