Berita Banjarmasin

Kalsel Masuk Zona Merah Korupsi, DPRD Kalsel : Tidak Perlu Dibantah, Jadikan Modal Perbaikan

Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi satu dari dua Provinsi lainnya di Indonesia yang secara eksplisit disebutkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

Kalsel Masuk Zona Merah Korupsi, DPRD Kalsel : Tidak Perlu Dibantah, Jadikan Modal Perbaikan
Banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Koordinator BPD Prabowo-Sandi Kalsel, Lutfi Syaifuddin dan H Riswandi, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalsel. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi satu dari dua Provinsi lainnya di Indonesia yang secara eksplisit disebutkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo masuk dalam area merah rawan korupsi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bersama Provinsi Papua dan Sulawesi Selatan (Sulsel), Kalsel dikategorikan sebagai daerah rawan korupsi terkait pengelolaan dan pengurusan aset daerah.

Tak hanya Pemerintah Daerah, namun lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga disebut Tjahjo untuk bersama membenahi hal tersebut.

Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, H Riswandi berpendapat Kalsel tak perlu membantah hal tersebut.

Klasifikasi zona merah menurutnya lebih bagus dijadikan peringatan bagi Pemerintah dan Parlemen Kalsel untuk lebih hati-hati dan teliti terkait pengelolaan aset daerah.

Baca: Lima Kabupaten Kalteng Belum Terapkan Zonasi Penerimaan Siswa Baru, Ini Permasalahannya

Baca: Sekarang Punya Rumah Mewah di Bawah Rp 30 Miliar Bebas Pajak PPnBM, Tapi Ingat Aturan Ini!

Baca: Hijab Makin Digandrungi Dunia, Pro Hijab Nike Rilis Pun Model Terbarunya, Catat Harganya!

"Ini bagus buat warning bagi kita Pemerintah dan DPRD terhadap persoalan itu di daerah supaya kita lebih concern lagi," kata H Riswandi.

Walaupun di Kalsel tak secara spesifik disebutkan sektor pengelolaan aset apa yang menjadi sorotan, namun H Riswandi akui miliki catatan tersendiri pada aspek pengelolaan aset di sektor tata ruang khususnya kebun dan tambang.

Penyebutan Provinsi Kalsel sebagai zona merah bisa dikatakan cukup ironis, pasalnya belum lama Provinsi Kalsel mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD nya tahun anggaran (TA) 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI walaupun memang di dalamnya terdapat catatan perbaikan di sektor pengelolaan dan manajemen aset.

Apalagi opini WTP yang diterima Provinsi Kalsel atas LKPD TA 2018 merupakan opini WTP ke enam berturut-turut yang diterima Provinsi tertua di Kalimantan ini.

Walaupun demikian, H Riswandi nyatakan tentu opini WTP dari BPK RI dan Klasifikasi zona merah dari KPK RI tentu didasari pandangan dan penilaian masing-masing lembaga negara tersebut.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved