Berita Tanahbumbu

14 Tahun Lahan Digarap, Warga 4 Desa di Tanahbumbu Tak Dapat Konpensasi dari Perusahaan

Kurang lebih sekitar 14 tahun lahan warga digarap perusahaan tambang batubara, tak berikan konpensasi kepada pemilik lahan.

14 Tahun Lahan Digarap, Warga 4 Desa di Tanahbumbu Tak Dapat Konpensasi dari Perusahaan
ist/
Ribuan warga empat di Desa di Tanahbumbu, mendatangi perusahaan di Sebamban Tanahbumbu, untuk menuntut hak atas lahan mereka pada Rabu (19/6/2919) lalu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Kurang lebih sekitar 14 tahun lahan warga digarap perusahaan tambang batubara, tak berikan konpensasi kepada pemilik lahan.

Ada sebanyak 4 desa di Kabupaten Tanahbumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang lahannya digarap perusahaan PT Borneo Indobara (BIB) dan PT HRB.

Empat desa itu adalah Desa Hati'if, Mangkalapi, Sebamban lama dan Sebambanbaru.

Hal itu diakui Surya Aji Saka dari Gerakan Masyarakat Borneo yang diberi kuasa oleh masyarakat. Mereka menuntut fee, sebab tidak pernah diterima sejak digarapnya lahan pada 2005 lalu hingga sekarang.

"Masyarakat tidak pernah menerima konpensasi atau fee atas lahan yang garap. Jadi memang belum pernah pembahasan, izin kepada masyarakat juga tak pernah ada, " katanya kepada Banjarmasinpost.co.id, Kamis (20/6/2019).

Baca: Pengoperasian RSUD Kintap September 2019, Sekda Tala Temukan Masih Banyak Kerusakan Bangunan

Sebab itu, ribuan warga turun melakukan demo di Jalan Houling Perusahaan untuk menuntut itu. Ribuan masyarakat itu turun pada Rabu (19/6/19) kemarin dari pukul 10.00 hingga pukul 21.00 wita setelah ada perundingan.

Namun dari hasil perundingan tersebut dengan pihak perusahaan yakni BIB dan HRB tak menemukan solusi. Sehingga pihak warga memberikan waktu sekitar satu minggu untuk memberikan jawaban.

"Jadi bila nanti tidak ada kejelasan dan tidak ada kepastian, maka masyarakat akan menduduki lahan tersebut, " katanya.

Pertemuan yang melibatkan pihak kecamatan, Polsek dan Koramil dan masyarakat itu, masih belum ada kejelasan. Sehingga harus menunggu seminggu sebelum masyarakat bertindak.

"Kalau tidak ada kejelasan dan terkait fee tidak jelas, maka saya tidak tahu apa yang akan dilakukan masyarakat, karena orangnya ribuan dan sulit mengontrol emosi mereka. Kami berharap ada pembentukan tim untuk . menindaklanjuti tuntutan kami, " katanya.

Baca: Pambakal Diminta Laporkan Jika Ada Bidan Desa di Kecamatan Gambut Jarang Masuk

Halaman
12
Penulis: Man Hidayat
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved