Pilpres 2019

Nama Sudah Diumunkan, Ini Alasan Haris Azhar Tolak Jadi Saksi Tim Hukum 02 di Sidang MK

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menolak untuk menjadi saksi yang diajukan oleh Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di MK.

Nama Sudah Diumunkan, Ini Alasan Haris Azhar Tolak Jadi Saksi Tim Hukum 02 di Sidang MK
Valdy Arief/Tribunnews.com
Haris Azhar 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Sempat diajukan ke MK, calon saksi pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi, yang juga aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar menolak jadi saksi sidang sengketa Pilpres 2019 di MK.

Dilansir dari Kompas.com, Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azharmenolak untuk menjadi saksi yang diajukan oleh Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Penolakan tersebut ia sampaikan dalam sebuah surat yang ditujukan ke Majelis Hakim MK tertanggal 19 Juni 2019.

Haris mengakui bahwa dirinya memang sempat memberikan bantuan hukum terhadap AKP Sulman Aziz terkait adanya dugaan perintah dari Kapolres Garut untuk melakukan penggalangan dukungan bagi pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dalam keterangannya kepada Haris, AKP Sulman Aziz menyampaikan data-data pemetaan wilayah dan nama-nama anggota polisi yang diarahkan untuk menggalang dukungan.

Baca: Saksi BPN Prabowo-Sandi, Said Didu : Dewan Pengawas Anak Perusahaan Masuk Kategori Pejabat BUMN

Namun hal itu dilakukan berdasarkan profesi Haris sebagai advokat.

"Berkaitan dengan adanya bantuan hukum saya kepada Bapak AKP Sulman Aziz, semata-mata berbasis pada profesi advokat yang selama ini saya jalani," ujar Haris dalam suratnya itu.

Haris juga menekankan pekerjaannya itu dilakukan berdasarkan pada hasil kerja advokasi, kecocokan fakta atas dugaan yang terjadi dan nilai-nilai profesionalitas dan netralitas Polri.

Ia pun menegaskan bahwa dirinya masih menjadi bagian dari masyarakat sipil yang menuntut akuntabilitas pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Berdasarkan laporan Komnas HAM Prabowo merupakan salah satu pihak yang perlu dimintai keterangannya terkait kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998.

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved