BPost Cetak

Hakim Tegur Yusril dan Iwan, Saksi Asal Kalsel Tak Lapor Bawaslu

Sidang seng­keta perselisihan hasil Pemilu Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki tahap pemeriksaan saksi ahli dari termohon

Hakim Tegur Yusril dan Iwan, Saksi Asal Kalsel Tak Lapor Bawaslu
Capture BPost Cetak
BPost Edisi Jumat (21/06/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Sidang seng­keta perselisihan hasil Pemilu Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki tahap pemeriksaan saksi ahli dari termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (20/6/2019.

Dalam persidangan tersebut Hakim konstitusi Suhartoyo mene­ngahi perdebatan antara Ketua Tim Kuasa Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra dengan anggota tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Iwan Satriawan, mengenai audit forensik KPU.

Suhartoyo meminta masing-masing pihak untuk membuktikan dalil masing-masing pada persidangan.

Perdebatan itu berawal pada saat Yusril berbicara mengenai audit forensik yang hanya dapat dilakukan oleh lembaga resmi.

Dia menyinggung seorang ahli dari kubu Prabowo-Sandi yang mengaku melakukan audit forensik kepada KPU.

Baca: Sungai Amandit dan Riam Kiwa Diduga Tercemar Penambangan Liar, Warga Jelatang Minum Air Berlumpur

Baca: Ada SDN di Banjarmasin Nol Siswa

Baca: Nasib Pusat Anyaman di Margasari Hulu, Hamdah Tak Lagi Dapat Pesanan dari Jepang

Baca: Curi Barang Majikannya Selama Enam Bulan Jadi Pembantu, Wanita Ini Mengaku Khilaf

“Ini masalah serius. Kalau ahli ya ahli, tetapi kalau ahli melakukan forensik, siapa yang meminta? Apakah ada satu kasus bahwa KPU melakukan kejahatan sistematis,” kata ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Anggota tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Iwan Satriawan mengatakan perorangan juga dapat melakukan audit forensik. Upaya itu dilakukan dalam rangka pengawasan dan keseimbangan.

“Saya kira pernyataan yang boleh memohon audit forensik dalam kasus pidana bukan hanya lembaga negara. Kasus terorisme di Klaten, saya lawyer orang yang meninggal.

Permohonan pengajuan tidak dilakukan negara, tapi oleh satu organisasi yaitu Muhammadiyah. Jadi, saya tidak setuju. ini lang­kah check and balances,” kata Iwan.

Mendengar perdebatan dua orang itu, Suhartoyo menengahi. Menurut dia, apabila perdebatan tetap dilanjutkan maka akan berkelanjutan.

Halaman
123
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved