Berita Banjarbaru

Keluhan Soal Sertifikat Hak Milik Perumahan di Banjarbaru Meningkat, BPKN Sebut Sudah Lakukan Ini

Kasus perumahan paling mendominasi dengan permasalahan akte jual beli dan sertifikat hak milik, menjadi kasus paling dominan di Kalsel berdasarkan

Keluhan Soal Sertifikat Hak Milik Perumahan di Banjarbaru Meningkat, BPKN Sebut Sudah Lakukan Ini
banjarmasininpost.co.id/ nurholis huda
Komisioner BPKN, Arief Safari 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kasus perumahan paling mendominasi dengan permasalahan akte jual beli dan sertifikat hak milik, menjadi kasus paling dominan di Kalsel berdasarkan catatan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Secara total, terdapat 25 kasus pada tahun 2019 dimana sampai juni ini sudah terselesaikan 18 kasus, dari keseluruhan kasus 80 persen adalah permasalahan di sektor perumahan.

Menurutnya, kasus perumahan yang terbesar sudah 80 persen pengaduan yang masuk itu karena masalah ketidakjelasan akta jual beli atau sertifikat yang tidak keluar walau nyicilnya selesai.

Komisioner BPKN, Arief Safari saat ditemui di ruang rapat H Maksid, Jumat (21/6/2019) mengatakan bahwa dari laporan itu, BPKN telah memberikan rekomendasi pada 2018 ke Kementrian Perumahan rakyat untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru karena Undang Undang (UU) yang sudah diperbaharui.

Baca: Ivan Gunawan Komentari Rina Nose yang Akan Menikah, Teman Ayu Ting Ting Dapat Balasan Menohok

Baca: Nasib Ranty Maria Pasca Ammar Zoni Nikahi Irish Bella Diungkap Sosok Ini, Mischa Chandrawinata?

Baca: Ramalan Zodiak Sabtu 22 Juni 2019, Ada Masalah Kecil Gemini, Ada Pertikaian Taurus, Hari Giat Cancer

"Jadi perbaiki PP nya, lalu bersama sama dengan kementrian perdagangan untuk membangun standar baku PPJB karena ini penting, agar kepemilikan bisa berpindah ke konsumen can tidak di tahan developer," tandas Arief.

Pemasaran properti oleh pihak developer kebanyakan sebelum properti dibuat sedangkan menurut standart nya, minimal 20 persen proses pengerjaan sebelum memasarkan propertinya.

"Padahal standarnya orang boleh memasarkan property nya apabila ada keterbangunan minimal 20 persen, nah ini bnyk sekali yg di langgar malah masih fotonya aja. Jadi ini menjadi konsen kami kedepan" lanjut Arief.

Menurut Arief, BPKN hanya sebagai pihak yang menasihati, sedangkan regulatornya adalah kementrian lembaga, yang bisa memberi sangsi adalah kementrian lembaga, namun segera akan terbit PPJB baru.

"Segera akan terbit, PPJB yang baru mengharuskan di bawa ke notaris supaya menjadi standar dan para pihak menjadi seimbang jgn smpe ada yg d rugikan" tutupnya.

Sependapat dengan Arief, Ketua BPKN, Ardiansyah Parman menyampaikan bahwa tugas bpkn adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan perlindungan konsumen, penyelenggara pelindungan konsumen adalah pemerintah, sedangkan bpkn hanya penasihat.

"Kasus tertinggi masih perumahan ya, kedua itu asuransi, kami sudah melakukan sosialisasi di tv, spanduk, dan di media sosial untuk pelaporan masyarakat jika ada kasus bs dtg langsung atau melalui telpon dan WA" jelas Kepala Dinas Perdagangan Pov. Kalsel, Birhasani.

Birhasani menyampaikan untuk pelaporan langsung dapat mendatangi kantor di Jalan S Parman Komplek Perkantoran Dinas Perdagangan, atau hubungi no 082154476505 untuk telepon dan chat Wa. (banjarmasinpost.co.id/lis)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved