Berita Nasional

Setelah Menhan, Giliran Panglima TNI Minta Penangguhan Penahanan Mantan Danjen Kopassus

Giliran Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, meminta penangguhan penahanan bagi Mayjen (Purn) Soenarko.

Setelah Menhan, Giliran Panglima TNI Minta Penangguhan Penahanan Mantan Danjen Kopassus
(KOMPAS.com/MOH. SYAFII)
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, didampingi Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang, KH. Salahuddin Wahid (kanan), saat akan berdialog dengan para alim ulama dan cendekiawan muslim se Jawa Timur, di Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur, Kamis (20/6/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JOMBANG - Setelah Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta Polri menangguhkan penahanan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Giliran Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, meminta penangguhan penahanan bagi Mayjen (Purn) Soenarko.

Mantan Danjen Kopassus itu  sebelumnya ditahan atas kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal.

Permintaan penangguhan penahanan terhadap purnawirawan jenderal itu diungkapkan Marsekal Hadi Tjahjanto, usai berdialog dengan para alim ulama dan cendekiawan muslim se Jawa Timur, di Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur, Kamis (20/6/2019) petang.

"Saya tadi, baru saja, sebelum ke sini telepon kepada Danpom TNI Mayor Jenderal Dedy, untuk berkoordinasi dengan Kababinkum, menyampaikan kepada penyidiknya Pak Soenarko, minta supaya penangguhan penahanan. Mudah-mudahan segera dilaksanakan," katanya kepada wartawan di Pesantren Tebuireng Jombang.

Soenarko ditahan di rumah tahanan militer di Guntur, Jakarta Selatan, sejak 20 Mei 2019.

Baca: Pembongkaran 20 Bangunan Liar di Atas Sungai Belasung Tak Ada Ganti Rugi atau Tali Asih

Baca: Ini Isyarat Luna Maya Pilih Faisal Nasimuddin, Tak Kapok Setelah Putus dari Reino Barack

Baca: Tiga Pelaku Penipuan Pengganda Uang di Banjarbaru Diamankan, Begini Aksinya Perdaya Korban

Baca: Kalselpedia : Desa Tanpa Akses Jalan Beraspal di Hulu Sungai Tengah

Jangan Ada Intervensi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan bahwa proses hukum tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun di luar aparat penegak hukum.

Hal itu disampaikan Moeldoko mengomentari permintaan penangguhan penahanan terhadap tersangka Mayjen TNI (purn) Kivlan Zein dan Mayjen TNI (purn) Soenarko. 

"Terus terang dari awal saya mengatakan bahwa negara harusnya tidak ikut campur dalam konteks ini. Tidak  mengintervensi, tidak melibatkan diri," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu (kiri) berdiskusi dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (tengah) dan Panglima TNI Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto ketika menghadiri pembukaan Zikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Zikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (21/2/2018). Rakernas I Hubbul Wathon yang dihadiri ratusan kiai dan ulama se-Indonesia tersebut mengangkat tema Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan Menuju Orde Nasional.
Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu (kiri) berdiskusi dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (tengah) dan Panglima TNI Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto ketika menghadiri pembukaan Zikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Zikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (21/2/2018). Rakernas I Hubbul Wathon yang dihadiri ratusan kiai dan ulama se-Indonesia tersebut mengangkat tema Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan Menuju Orde Nasional. (ant via kompas.com)

Kivlan merupakan tersangka atas dua kasus, yakni dugaan kepemilikan senjata ilegal dan dugaan rencana pembunuhan sejumlah pejabat negara. 

Halaman
12
Editor: Hari Widodo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved