Berita Regional

Banyak Warga Tak Tertampung, Dewan Pendidikan Curiga Banyak KK Titipan di Sistem Zonasi PPDB

Dewan Pendidikan Kota Kediri mencurigai banyaknya kartu keluarga (KK) titipan pada penerimaan peserta didik baru ( PPDB) jenjang SMA/SMK Kota Kediri.

Banyak Warga Tak Tertampung, Dewan Pendidikan Curiga Banyak KK Titipan di Sistem Zonasi PPDB
ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA
Sejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi menyebabkan banyak Kediri tak tertampung di sekolah sekitar tempat tinggalnya karena diduga adanya kartu keluarga (KK) titipan.

Dilansir Kompas.com, Dewan Pendidikan Kota Kediri mencurigai banyaknya kartu keluarga (KK) titipan pada penerimaan peserta didik baru ( PPDB) jenjang SMA/SMK di Kota Kediri.

Akibatnya, anak warga asli Kota Kediri gagal masuk zona sekolah dekat rumah mereka.

"Kuat dugaan warga yang punya anak masih SMP, setahun atau dua tahun sebelum masuk SMA/SMK titip KK pada keluarga kerabat yang domisilinya dekat dengan sekolah," ungkap Heri Nurdianto, Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri, Jumat (21/6/2019).

Dijelaskan Heri, akibat banyaknya KK titipan, warga Kota Kediri yang berada dalam zona yaitu kelurahan yang jaraknya 1 -2 km dari sekolah, gagal msuk SMA yang dituju.

Baca: Begini Jawaban Anies Saat Disindir Mendagri Soal Masih Kosongnya Jabatan Wakili Gubernur DKI

Heri mencontohkan, calon peserta didik yang diterima jarak rumah tempat tinggal dengan sekolah di bawah 50 meter.

Padahal logikanya, sekolah di seputar Jalan Veteran dan Jalan Penanggungan, Kota Kediri dengan asumsi jarak sedemikian dekat kurang masuk akal, karena di kawasan tersebut selain sekolah ada perkantoran yang bukan tempat tinggal warga.

Heri mengimbau kepada warga yang anaknya tidak diterima agar tidak memaksakan untuk masuk lewat jalur- jalur yang melanggar aturan.

"Menyekolahkan anak di sekolah negeri bukanlah hal yang wajib atau mutlak," ungkapnya.

Terkait kecurigaan itu,  Heri menyarankan syarat PPDB SMA di Kota Kediri yang menyebutkan calon siswa harus KK setempat dalam zona, diubah menjadi KK calon siswa bersama orangtua.

Baca: Keracunan Ikan Pindang, Dua Warga Cianjur Meninggal, Puluhan Dirawat Intensif, Begini Gejalanya

Selain itu ke depan diharapkan untuk zona SMA/SMK di Kota Kediri cukup wilayah yang secara administratif masuk Kota Kediri. Sehingga tidak perlu menambah wilayah kabupaten yang berbatasan dengan Kota Kediri.

"Pihak sekolah diminta fair dan transparan dalam menyampaikan info PPDB online kepada masyarakat, agar tidak muncul prasangka terjadi praktik kotor dalam PPDB," ujarnya. (surya online)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dewan Pendidikan Curiga Banyak KK Titipan dalam Sistem Zonasi PPDB"

Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Surya Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved