Tajuk

Tegas Atasi Pencemaran Sungai di HSS dan Kabupaten Banjar

Sejauh ini, selalu saja muncul persoalan air sungai tercemar. Seperti warga di dua tempat baru-baru ini, bantaran Sungai Amandit, Kabupaten HSS

Tegas Atasi Pencemaran Sungai di HSS dan Kabupaten Banjar
Capture BPost Cetak
BPost Edisi Jumat (21/06/2019) kondisi Sungai Amandit diduga tercemar limbang tambang liar. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejauh ini, selalu saja muncul persoalan air sungai tercemar. Seperti warga di dua tempat baru-baru ini, bantaran Sungai Amandit, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), dan Sungai Riam Kiwa, Kabupaten Banjar. Mereka mengeluh, air sungai keruh. Penyebabnya, dampak aktivitas penambangan di kawasan hulu.

Padahal warga bantaran sangat mengandalkan untuk keperluan sehari-hari. Bagi yang mampu, bisa membeli air galon. Lainnya, terpaksa tetap memanfaatkan air sungai yang ada.

Situasi demikian, membuat warga di dua tempat itu sangat berharap kepada pemerintah untuk bisa segera mengatasi persoalan tersebut. Selain itu, tentunya tidak sampai terulang. Termasuk di daerah-daerah lain, selain di HSS dan Banjar.

Sayangnya, tetap saja muncul persoalan yang sama. Paling sering dituding adalah penambang liar atau penambangan tanpa izin (peti), entah peti batu bara, galian C atau emas. Apakah benar, penambang liar tidak berada di bawah kewenangan dinas terkait dikarenakan tidak ada izin yang diurus kepadanya? Karena yang demikian itu, sehingga tidak menjadi kewenangannya untuk dibina?

Masyarakat memang tidak tahu tentang instansi mana yang berwenang. Tahunya, usaha tambang ada di intansi yang menangani pertambangan. Tidak peduli, dinas itu ada di kabupaten atau provinsi, terpenting adalah persoalan seperti itu bisa segera dituntaskan. Karena itu, pemerintah daerah harus peka. Tak perlu sampai berhari-hari.
Begitu warga kesusahan akibat aktivitas tambang, segera bertindak. Terlepas dari kewenangan, kuasa ada padanya untuk mencari solusi.

Meskipun kewenangan pertambangan ada di tempat lain, jangan sampai pemkab diam saja. Berpangku tangan menunggu kedatangan petugas lain. Kalau datangnya cepat dan cepat pula menghentikan pencemaran, tidak masalah. Lha kalau misalnya cuma datang untuk memeriksa, lihat-lihat saja, tanya-tanya, kemudian dijadwalkan pembahasan di lain waktu, hasilnya entah kapan, warga bantaran semakin menderita.

Apakah bisa, hari itu terjadi pencemaran, hari itu juga dilakukan penanggulangan? Ya harus bisa. Warga jangan sampai dikorbankan dengan menunggu beberapa hari atau malah bulan. Sungguh keterlaluan bila demikian. Alat komunikasi yang semakin baik, tentunya bisa membuat pejabat daerah bisa mengetahui dengan cepat terjadinya pencemaran.

Jadi, hari itu juga, pejabat daerah mendatangi lokasi tambang. Selanjutnya, memerintahkan penambang untuk menghentikan pencemaran. Kalau penambang tidak mau dengan alasan bakalan rugi, si pejabat jangan sampai kalah argumen karena ada ribuan warganya tinggal di bantaran sungai yang tercemar. Ingat, kuasa ada di tangannya untuk bisa menolong mereka. Bisa pula memaksa penambang supaya kirim air bersih untuk warga yang terdampak.

Ketegasan tidak hanya kepada penambang, tapi juga pelaku ataupun perusahaan yang mencemarkan sehingga menyusahkan warga sekitar. Semoga, selalu bisa dilakukan. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved