Berita Banjarmasin

80 Kasus Ditangani Bawaslu di Kalsel, 4 Kasus Pidana Pemilu 2019 Sudah Inkracht

Mengawasi rangkaian proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kalimantan Selatan (Kalsel), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Kalsel menangani

80 Kasus Ditangani Bawaslu di Kalsel, 4 Kasus Pidana Pemilu 2019 Sudah Inkracht
banjarmasinpost.co.id/acm
Komisioner Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Azhar Ridhanie 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mengawasi rangkaian proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kalimantan Selatan (Kalsel), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Kalsel menangani cukup banyak dugaan pelanggaran Pemilu.

Total ada 90 dugaan pelanggaran Pemilu dimana 21 diantaranya merupakan laporan dan 69 sisanya merupakan temuan Bawaslu termasuk Bawaslu di 13 Kabupaten Kota di Kalsel.

Dari hasil tindaklanjut oleh Bawaslu, ada 4 kasus pidana Pemilu yang sudah berketetapan hukum.

Dijelaskan Komisioner Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalsel, Azhar Ridhanie keempat kasus tersebut terkait beberapa aspek pidana Pemilu.

Diantaranya kasus praktek politik uang, aktivitas kampanye di fasilitas pendidikan, pemalsuan dokumen hingga keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan kampanye.

Baca: Sindiran Ipar Baim Wong Karena Sifat Paula Verhoeven Berubah Setelah Menikah

Baca: NGETOP Lagu Zimzalabim Red Velvet, Baru 4 Hari Tembus 20 Juta Viewer, Simaki Lirik & Terjemahannya

Baca: Sesuai Pesan Ani Yudhoyono, Ini Sosok Perempuan yang Menemani SBY Setelah Ditinggal Istri

Baca: 3 Oknum 3 Siswi SMP Pesta Seks di Ruang Komputer Sekolah dan 1 Siswi Hamil, Ini Fakta-faktanya

"Empat pidana yang inkracht di Pengadilan Negeri," kata Azhar.

Selain itu, masih ada pula satu kasus dugaan pidana Pemilu lainnya yang di Kabupaten Banjar dengan subjek terlapor adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diduga menggelembungkan suara.

"Proses di Kabupaten Banjar terkait penggelembungan suara ada dugaan kelalaian anggota PPK di rekapitulasi Kecamatan, sekarang informasinya masih proses penyidikan," kata Azhar.

Dalam menindaklanjuti laporan atau temuan, Bawaslu menurut Azhar melakukan beberapa tahapan proses pembahasan.

Dimana pada tahap pertama yaitu pembahasan Pasal yang digunakan untuk disangkakan terhadap perbuatan subjek hukum.

Selanjutnya pembahasan kedua dibahas terkait pemenuhan unsur dan bukti agar Pasal yang disangkakan bisa memenuhi syarat materiil.

Sedangkan terkait sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu Provinsi Kalsel juga persiapkan diri mulai dari persiapan dokumen keterangan.

"Kami sudah siapkan dokumen keterangan dan juga persiapkan diri untuk berikan keterangan langsung jika kami diundang ke MK," kata Azhar.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved