Berita Banjarmasin

Bawaslu: Masyarakat Pihak Penerima yang Terlibat Politik Uang Juga Bisa Dijerat Pidana

Berbeda dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015 lalu, pada Pilkada 2020 mendatang subjek pidana pelaku politik uang makin melebar.

Bawaslu: Masyarakat Pihak Penerima yang Terlibat Politik Uang Juga Bisa Dijerat Pidana
banjarmasinpost.co.id/acm
Komisioner Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Azhar Ridhanie 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Berbeda dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015 lalu, pada Pilkada 2020 mendatang subjek pidana pelaku politik uang makin melebar.

Tak hanya pihak yang melakukan politik uang, namun pihak penerima pun bisa dijerat pidana jika terbukti melakukan praktik culas tersebut.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dijelaskan Komisioner Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Azhar Ridhanie, di Kalsel, pada Pilkada 2020 nantinya proses pengawasan dan penindakan Bawaslu Provinsi Kalsel juga akan mencakup aturan tersebut.

Sehingga masyarakat Pemilih yang terlibat politik uang dengan menerima uang atau barang lainnya di luar ketentuan barang kampanye bisa berurusan dengan hukum.

Baca: Drone AS Ditembak Jatuh Iran, Tiba-tiba Presiden AS Trump Berubah Pikiran Keluarkan Perintahkan Ini

Baca: Vokalis Pink Floyd David Gilmour Raup Rp 297 Miliar Setelah Jual 126 Gitarnya

Baca: Jessica Iskandar & Richard Kyle Dapat Peringatan Keras dari Sosok Ini, Ivan Gunawan Beri Teguran

Baca: Bukan Nagita Slavina Cinta Pertama Raffi Ahmad, Billy Syahputra Singgung Ayu Ting Ting

Baca: Sosok Pria Lain yang Disuka Nikita Mirzani Selain Ibnu Jamil Diungkap Billy Syahputra, Ini Kata Nyai

"Penindakan dilakukan Bawaslu dan jika terkait pidana akan dilakukan oleh Sentra Gakkumdu dimana di dalamnya yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan," kata Azhar Ridhanie.

Lebih spesifik dijelaskan Azhar, dibanding Pilkada 2015 lalu, pada Pilkada 2020 sudah memiliki dasar hukum untuk menjerat pelaku politik uang.

Sedangkan pada Pilkada 2015 lalu walaupun tentunya praktek politik uang juga dilarang bagi Pemilih namun belum ada sanksi yang diatur secara jelas di UU.

"Dalam hukum pidana yang dilihat saksinya, jadi dulu tidak ada sanksi pidana tapi terbatas hanya pelanggaran administratif. Tapi di 2020 sudah ada," kata Azhar.

Baik pihak pemberi maupun penerima akan dikenakan dengan tuntutan yang sama yang diatur dalam Pasal 73 Ayat (4).

Dimana subjek hukum bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga puluh enam bulan dan paling lama tujuh puluh dua bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.

Karena itu, Azhar mengimbau semua stakeholder Pilkada termasuk masyarakat untuk tak mencoba-coba lakukan praktek politik uang jika tak ingin berurusan dengan hukum.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved