Reklamasi Lahan Bekas Tambang

Dukung Keputusan Pemerintah Menaikkan Dana Jaminan Reklamasi, Aspektam Hanya Keberatan dengan ini

Keputusan Pemprov Kalsel menaikkan dana jaminan reklamasi tambang dari Rp 15 juta per hektare menjadi Rp 110 juta per hektare

Dukung Keputusan Pemerintah Menaikkan Dana Jaminan Reklamasi, Aspektam Hanya Keberatan dengan ini
BPost Cetak
BPost edisi cetak Minggu (23/6/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Keputusan Pemprov Kalsel menaikkan dana jaminan reklamasi tambang dari Rp 15 juta per hektare menjadi Rp 110 juta per hektare agar perusahaan merehabilitasi lahan yang rusak akibat penggalian mendapat sambutan positif dari pengusaha.

Menurut Ketua Asosiasi Pemegang Izin dan Kontraktor Tambang (Aspektam) Kalsel, Solihin, pihaknya tidak mempermasalahkan kenaikan angka jaminan dan mendukung tujuan pemprov.

Namun Solihin agak keberatan jika pemprov mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan yang belum melunasi dana jaminan reklamasi hingga Juli 2018.

Menurutnya langkah tersebut sangat ekstrem dan represif.

Baca: Bukti Mulan Jameela Jiplak Maia Estianty Sampai Diprotes Dul Jaelani di Acara Talkshow Raffi Ahmad

Baca: Niat Deddy Corbuzier Mualaf Diungkap Kalina Ocktaranny Saat Ada Almarhum UJE, Bukan Ada Sabrina

Baca: Menangis dan Bersimpuh di Hadapan Addie MS dan Memes, Ternyata Ini yang Melilit Hidup Kevin Aprilio

Baca: Terungkap Fakta Soal Puput Nastiti Devi Istri Ahok BTP Dibilang Hamil? Bentuk Pinggangnya Sudah Beda

Pemerintah seharus menyelami apa saja faktor yang membuat para perusahaan pemegang IUP belum menyelesaikan kewajibannya.

Dia mengatakan dari sekian banyak pemegang IUP, masih ada perusahaan yang belum melakukan produksi karena berbagai alasan termasuk masih kesulitannya perusahaan mengakses saluran distribusi produk tambangnya.

"Dalam komponen IUP sudah mengatur hal-hal mekanisme pencabutan. Jadi tidak bisa serta merta hanya karena tidak lunas bayar jaminan reklamasi dicabut," kata Solihin.

Langkah dan pendekatan persuasif, menurutnya, harus dilakukan pemerintah.

Apalagi terhadap para pemegang IUP yang merupakan investor asal Kalsel.

Apalagi dana jaminan reklamasi hanya sebagian kecil dana yang wajib dikeluarkan perusahaan untuk membuat dan mengelola IUP.

Dia berharap pemerintah membina dan menawarkan alternatif penyelesaian penempatan dana jaminan reklamasi, misalnya dengan perintahkan perusahaan membuat surat pernyataan akan membayar dengan cara mencicil dan lain sebagainya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved