Berita Banjarmasin

Bawaslu RI Minta Tak Hanya Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Netral Tangani Pelanggaran Pemilu

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI), Dr Ratna Dewi Pettalolo hadir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa.

Bawaslu RI Minta Tak Hanya Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Netral Tangani Pelanggaran Pemilu
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI), Dr Ratna Dewi Pettalolo Dalam Rakor Bawaslu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI), Dr Ratna Dewi Pettalolo hadir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (25/6/2019).

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu RI ini menjadi salah satu pemateri dalam kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

Dihadiri pula oleh Perwakilan Kepolisian dan Kejaksaan, Rapat Koordinasi sengaja digelar sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

Dimana Provinsi Kalsel dan tujuh Kabupaten/Kota di Kalsel juga akan menjadi daerah yang laksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020.

Membahas terkait penegakkan hukum terpadu, Dr Ratna berharap tak hanya Bawaslu, namun Kepolisian dan Kejaksaan juga dapat tetap menjaga profesionalisme dan netralitas dalam penindakan pelanggaran.

Baca: Museum Masuk Sekolah, Pelajar SMAN 1 Sungai Pandan Antusias Lihat Koleksi Benda Bersejarah

Baca: Beberapa Dinas dan Instansi Pemkab Tabalong akan Direlokasi ke Mall Attaybah, Ini Kata Pedagang

Menurut Dr Ratna, di banyak daerah yang melaksanakan Pilkada yang melibatkan Petahana, profesionalisme dan netralitas sering terganggu dan berpotensi menyebabkan tak maksimalnya penindakan pelanggaran Pemilu.

Hal ini menurutnya bisa saja disebabkan karena Kepolisian dan Kejaksaan biasanya tergabung dalam suatu Forum Pimpinan Daerah yang sebabkan hubungan kelembagaan pengaruhi penilaian institusi tersebut atas kasus pelanggaran Pemilu.

"Karena memang penindakan pelanggarannya tidak hanya ditangani Bawaslu tapi juga melibatkan unsur Polisi dan Jaksa," kata Dr Ratna.

Tak berbeda dengan Pemilu 2019, pada Pilkada 2020 penindakan pelanggaran nantinya juga akan ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu dimana di dalamnya ada unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

Pada kesempatan ini, Dr Ratna juga mengingatkan potensi munculnya praktek politik uang pada pelaksanaan Pilkada yang dinilainya masih berpotensi terjadi di semua daerah penyelenggara.

"Karena itu dengan ini kami lakukan evaluasi bersama untuk tingkatkan fungsi pengawasan, pencegahan dan maksimalkan penindakan," kata Dr Ratna.

Baca: Sindiran Nagita Slavina dan Raffi Ahmad untuk Luna Maya dan Faisal Nasumuddin, Sebut 2 Bulan Lagi

Baca: PPh Penjualan Rumah Mewah di Atas Rp 30 Miliar Jadi 1 Persen Tidak Berlaku di Kalsel

Dihadiri pula oleh Ketua dan Anggota serta staf penanganan pelanggaran Bawaslu di Kalsel, Ia juga meminta para pelaksana penindakan pelanggaran untuk lebih optimal hadirkan alat bukti yang kuat dan berkualitas.

Karena dengan bukti yang kuat dan berkualitas menurut Dr Ratna dapat perbesar peluang sukses dan efektifnya langkah penindakan pelanggaran. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved