Pilpres 2019

BNI Syariah Sebut Anak BUMN Bukan BUMN, Anggota Tim Hukum BPN: Argumentasinya Koruptif

Menurutnya jika argumentasi ini digunakan dapat menjadi preseden buruk ke depannya terutama dalam hal pemberantasan korupsi.

BNI Syariah Sebut Anak BUMN Bukan BUMN, Anggota Tim Hukum BPN: Argumentasinya Koruptif
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Polemik jabatan cawapres Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Bank BNI Syariah terus bergulir pascagugatan pasangan capres 02 Prabowo-Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi.

Dilansir dari Tribunnews.com, Anggota Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Denny Indrayana mengatakan argumentasi bahwa anak BUMN (Badan Usaha Milik Negara) bukan merupakan BUMN merupakan argumentasi yang koruptif.

Menurutnya jika argumentasi ini digunakan dapat menjadi preseden buruk ke depannya terutama dalam hal pemberantasan korupsi.

“Kalau argumentasi itu digunakan maka akan ada wilayah korupsi yang tak bisa dijangkau KPK. Misal ada yang mau korupsi mereka tinggal bikin anak BUMN, korupsi saja di situ, argumentasinya katanya bukan keuangan negara, KPK tidak bisa tangkap,” ungkap Denny dalam diskusi “Nalar Konstitusi Progresif VS Nalar Kalkulator” di posko BPN, Kebayoran Baru, Jaksel, Selasa (25/6/2019).

Baca: Apa Pun Putusan MK, Begini Sikap TKN dan BPN

Baca: Saksi BPN Prabowo-Sandi, Said Didu : Dewan Pengawas Anak Perusahaan Masuk Kategori Pejabat BUMN

 Denny menegaskan jika menilik fenomena tersebut menggunakan pendekatan antikorupsi maka secara terang-benderang seharusnya pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2019.

Tim Hukum BPN menggunakan Pasal 227 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menerangkan hal tersebut di mana peserta Pilpres harus menyertakan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai PNS atau pegawai BUMN untuk menghindari benturan kepentingan.

“Pak Ma’ruf tidak mundur, tapi Bang Sandiaga Uno tanpa disuruh langsung mundur dari jabatan Wakil Gubernur Jakarta. BUMN jelas-jelas menurunkan uangnya kepada anak perusahaan, berarti itu uang negara. Kita layak mempertanyakan apakah paslon 01 masih pantas disebut paslon peserta Pilpres 2019,” tegasnya.

“Komisaris dan Dewan Pengawas anak BUMN juga diperiksa oleh BPK RI karena di dalamnya memang ada keuangan negara. Mahkamah Konstitusi (MK) harus mengambil keputusan yang meletakkan MK pada posisi seharusnya, jangan hanya sekadar jadi kalkulator,” pungkasnya.

Sebelumnya pihak BNI Syariah di mana Ma’ruf Amin menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah dan KPU RI berargumen bahwa anak perusahaan BUMN bukan lah BUMN.

(Penulis: Rizal Bomantam/Tribunnnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sebut Anak BUMN Bukan BUMN, Anggota Tim Hukum BPN: Argumentasinya Koruptif


Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved