Berita Kotabaru

Sampaikan Raperda Pertanggung Jawaban APBD 2018, Bupati Sayed Jafar Klaim APBD 2018 Beres

Bupati Kotabaru H Sayed Jafar meyakinkan APBD Pemerintah Kotabaru beres tidak ada permasalahan yang mengganjal.

Sampaikan Raperda Pertanggung Jawaban APBD 2018, Bupati Sayed Jafar Klaim APBD 2018 Beres
banjarmasinpost.co.id/man hidayat
Bupati Kotabaru, Sayed Jafar menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD 2018 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Bupati Kotabaru H Sayed Jafar meyakinkan APBD Pemerintah Kotabaru beres tidak ada permasalahan yang mengganjal.

Hal itu diungkapkan usai menyampaikan satu buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018.

Hal itu terbukti dengan pencapaian Kotabaru yang meraih WTP selama 4 tahun berturut-turut selama dirinya menjabat.

Bupati Kotabaru H Sayed Jafar telah membacakan laporan pertanggung jawabannya kepada DPRD Kotabaru.

Dimana saat sidang Paripurna dipimpin Wakil DPRD Kotabaru H Mugni didampingi Wakil DPRD M Arif. Di paripurna tersebut, berkas yang disampaikan juga langsung diterima yang selanjutnya ada jawaban dari DPRD Kotabaru.

Baca: Jumlah Pengasuh Putra Sandra Dewi dan Harvey Moeis Hanya Untuk Suapi Raphael

Baca: Disiapkan 3000 Bidang Sertifikat Lahan Pertanian di Kabupaten Tapin, Biayanya Nol Rupiah

Baca: Lewati Gang Sempit, Trail Pustaka Dispusip Kalsel Sambangi SDN Inti Surgi Mufti 4

Baca: BPOM HSU Dapati Kandungan Rhodamin B Saat Ambil Sampel Bahan Makanan dari Pedagang di Pasar Ini

"Ya kita bersyukur, Alhamdulillah saat saya menjabat selalu mendapatkan WTP. Ini berkat kerjasama semuanya sehingga Kotabaru selama 4 tahun terakhir bisa mendapatkan penghargaan ini, " katanya.

Selain itu, Sayed Jafar juga mengatakan dengan pengajuan Raperda tersebut, adalah laporan yang sudah di audit oleh BPK RI dan disempurnakan sesuai hasil audit sebagaimana yang direkomendasikan falam pasal 31 tahum 2003 tentang keuangan negara.

"Laporan kruangan ini dimaksudkan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kabupten Kotabaru dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sekaligus implementasi sistem akuntansi keuangan daerah seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, " katanya.

Dia menyebutkan, BPK telah memeriksa neraca Pemkab Kotabaru per 31 Desember 2018, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan.

Baca: Mimpi Ibas pada Sosok Ibundanya Ani Yudhoyono Hingga Beri Pesan Untuk Putra Kedua SBY

Baca: Pembangunan TPA Baru Sudah 49 Persen, HSS Bakal Mengolah Sampah Lebih Baik

Baca: Pemprov Usulkan 1900 CPNS, Terbanyak Formasi Tenaga Pendidikan dan Kesehatan

"BPK RI juga telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Kotabaru tahun anggaran 2018 yang memuay opini WTP ke 4. Itu lah laporam yanh disampaikan sehingga DPRD kiranya dapat menetapkan Raperda tersebutenjdi perda, " katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kotabaru H Mugni, mengatakan laporam tersebut memang sudah menjadi kewajiban. Meski memasuki masa injuritime, namun semuanya tepat waktu.
"Kami terima dan selanjutnya akan dibahas lebih lanjut lagi, " katanya.

(Banjarmasinpost.co.id/man hidayat/ man hidayat)

Penulis: Man Hidayat
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved