Berita Banjarmasin

UU Landasan Pilkada 2020 Tak Berubah, Begini Analisis Pengamat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah merilis dan mengujicoba Rancangan Peraturan KPU (PKPU) Tentang Tahapan, Program

UU Landasan Pilkada 2020 Tak Berubah, Begini Analisis Pengamat
banjarmasinpost.co.id/acm
Erfa Redhani, Dosen FH ULM 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah merilis dan mengujicoba Rancangan Peraturan KPU (PKPU) Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020.

Dalam PKPU yang diujicoba mulai Senin (24/6/2019) ini masih dilandaskan pada UU Nomor 1 Tahun 2015, UU nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Artinya, tak ada perubahan berarti kecuali terkait waktu pelaksanaan yang diperbaharui karena dilaksanakan di Tahun 2020.

Dengan demikian, dibenarkan Komisioner KPU Provinsi Kalsel, Edy Ariansyah berbagai aturan termasuk persyaratan calon Kepala Daerah akan tetap sama seperti Pilkada 2015 di Kalsel dimana ASN maupun Anggota Dewan wajib mundur jika maju pada Pilkada.

Baca: Gisella Anastasia Sebut Keburu Sadar Saat Bersama Wijin, Postingan Mantan Gading Marten Disorot

Baca: Driver Ojek Online Ini Mendadak Viral, Pakai Motor Senilai Rp240 Juta, Begini Alasannya

Baca: Respons Ussy Sulistiawaty Saat Mayangsari Bertemu Ibunda Aurel Hermansyah, Krisdayanti

Baca: Ahok BTP Tak Terlihat Saat Nicholas Sean & Eks Ipar Veronica Tan Bersama, Temani Puput Nastiti Devi?

Walaupun resiko cukup besar dihadapi dengan lepasnya jabatan sebagai Anggota Dewan baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota bagi Anggota Dewan terpilih, namun menurut Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Erfa Redhani hal tersebut takkan pengaruhi surutnya minat calon Kepala Daerah.

Menurut Erfa yang juga Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance ULM, melihat fenomena Pilkada 2015, banyak saja Anggota Dewan yang notabene baru satu tahun menjabat pada periode 2014-2019 berani mundur untuk maju pada Pilkada.

"Artinya yang berani maju sudah perhitungkan resiko dan peluangnya masing-masing," kata Erfa.

Dijelaskan Erfa sedikit banyaknya calon yang maju pada Pilkada lebih dipengaruhi pada kesempatan dan popularitas dan kemampuan finansial.

Kecendrungan diborongnya banyak partai politik oleh salah satu pasang Calon Kepala Daerah menurutnya tentu membatasi peluang besarnya jumlah pasangan yang maju.

Sehingga kemungkinan munculnya pasangan Calon Kepala Daerah lebih besar dari jalur independen mempertimbangkan popularitas dan kemampuan finansial.

"Jadi soal perahunya saja ada atau tidak, kalau soal resiko mundur dari ASN atau Anggota Dewan rasanya masih banyak yang berani," kata Erfa.

Hal ini menurut Erfa juga sudah terlihat menjelang Pilkada 2020 di Kalsel baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, terbukti dengan mulai bermunculannya Anggota Dewan terpilih Periode 2019-2024 yang umumkan diri akan maju pada Pilkada. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved