Berita Banjarmasin

Kemenkumham Kalsel Dorong Pemerintah Daerah Untuk Memenuhi Aksi HAM 2019

Menggandeng yayasan dari Jerman Friedrich Nauman Stiftung (FNS) oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham R.I dan bekerjasama Kalsel.

Kemenkumham Kalsel Dorong Pemerintah Daerah Untuk Memenuhi Aksi HAM 2019
HO/Humas Kemenkumham Kalsel
Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis), bertempat di ruang rapat Aberani Sulaiman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Komitmen Kanwil Kemenkumham Kalsel dalam melakukan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalsel terkait capaian atas indikator Hak Asasi Manusia berdasarkan hasil dari pelaporan aksi Hak Asasi Manusia (HAM) 2019.

Menggandeng yayasan dari Jerman Friedrich Nauman Stiftung (FNS) oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham R.I dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis), bertempat di ruang rapat Aberani Sulaiman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Diikuti sebanyak 35 orang dari Bagian Hukum Seketariat Daerah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan dan yang dibuka langsung oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Syahyar.

Adapun tujuan kegiatan ini untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan aksi Hak Asasi Manusia di daerah dimana akan ada penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia kepada Kabupaten/Kota yang memenuhi kireteria salah satunya Aksi HAM.

Baca: Supriadi Bayarkan Lima Juta Rupiah Pertahun untuk Setoran Parkir di Rest Area Gunung Kayangan

"Laporan aksi HAM Kabupaten Hulu Sungai Utara masih merah atau tidak lapor (TL) sedangkan Kabupaten Barito Kuala statusnya kuning yaitu laporan ada namun masih tidak lengkap atau tidak melampirkan surat keterangan yang menyatakan data nihil atau tidak terlaksana," ungkap Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kalsel, Rosita Amperawati saat mendampingi Kepala Sub Bidang Kerjasama Dalam Negeri dan Rencana Aksi HAM Wilayah II Direktorat Jenderal HAM, Sofia Alatas yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut.

Ada 4 indikator yang harus dipenuhi dalam laporan aksi HAM yaitu: 1. Harmonisasi ; 2. Sebaran Guru ; 3. Ruang ASI ; dan 4. Yankomas. Sedangkan untuk Kriteria Kabupaten/Kota Pedulii Hak Asasi Manusia ada 7 hak atas kesehatan, pendidikan, hak perempuan dan anak, kepndudukan, pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan kireteria.

Baca: Peringatan Hari Lansia di Barabai, Chairansyah Inginkan Lansia Dapat Pelatihan Keterampilan

Dimana pada Tahun 2018 Kemaren hanya Kabupaten Barito Kuala Cukup Peduli HAM dan Kabupaten dan Kabupaten/Kota lainnya meraih predikat Peduli Ham untuk itu pada Tahun 2019 ini harus lebih baik lagi.

Untuk itu Rabu (26/06/19) bertempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah Dilaksanakan kembali kegiatan Rapat Koordinasi tersebut diatas untuk mengevaluasi laporan.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalsel, Subianta Mandala yang memimpin rapat selalu mendorong jajarannya untuk memberikan informasi dan solusi kepada Kabupaten/Kota dalam memenuhi laporan aksi HAM secara rutin per triwulan.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved